Penjelasan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penerapan Zero ODOL
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, memberikan penjelasan terkait penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani perekonomian, justru memiliki potensi efisiensi dan penghematan yang signifikan.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penerapan zero ODOL diperkirakan dapat menekan angka kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik. Dari data tersebut, potensi efisiensi dan penghematan infrastruktur bisa mencapai antara Rp1,4 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun. Angka ini dapat dialokasikan ke sektor lain, terutama untuk kebutuhan dalam ekosistem angkutan logistik.
Selain itu, survei juga memperkirakan kenaikan biaya logistik hanya sebesar 3,3% dengan penerapan zero ODOL. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya BBM, tol, sewa truk, dan perawatan armada. Karena implementasi zero ODOL akan meningkatkan jumlah angkutan, maka biaya logistik tetap dapat dikendalikan.
Proyeksi dampak inflasi pun sangat kecil, yaitu sebesar 0,02%—0,14%. Meskipun demikian, kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut justru diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%—0,08%. Dengan demikian, kebijakan ini justru akan membuat iklim investasi dan perekonomian lebih bergairah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan.
Aan menyampaikan hasil survei tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan di Surabaya, Jawa Timur. Ia menyoroti seriusnya dampak kendaraan lebih dimensi dan muatan. Data menunjukkan bahwa angkutan barang ODOL merupakan kontributor kedua tertinggi penyebab kecelakaan di jalan setelah sepeda motor, dengan persentase berkisar antara 10-12% dari total kecelakaan yang terjadi.
Untuk itu, ia mengajak seluruh asosiasi transporter, pengusaha logistik, maupun pengemudi agar berkomitmen merealisasikan zero ODOL pada 2027. Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi karena dampaknya sangat besar, terutama untuk keselamatan.
Tidak hanya keselamatan, kendaraan lebih dimensi dan muatan juga merusak infrastruktur jalan yang dibangun dengan anggaran negara, memperpendek usia kendaraan, serta menyebabkan kemacetan dan polusi. Saat ini, komitmen tersebut telah diwujudkan dengan menyiapkan peta jalan yang komprehensif.
Pemerintah telah menyusun sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. RAN ini fokus pada integrasi data, penegakan hukum digital, dan harmonisasi regulasi. Selain itu, RAN juga mencakup pemberian insentif dan disinsentif guna mendorong kepatuhan badan usaha angkutan barang atau pengelola kawasan industri dalam menerapkan nol kendaraan lebih dimensi dan muatan.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menerbitkan regulasi terkait kebijakan pelarangan kendaraan kelebihan muatan zero ODOL pada Oktober 2025. Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hermin Esti Setyowati, menjelaskan bahwa payung hukum untuk mendukung implementasi zero ODOL masuk dalam Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penguatan Logistik Nasional.
Saat ini, harmonisasi dari Kementerian Hukum sudah selesai dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Terkait implementasi zero ODOL, pemerintah telah merencanakan sembilan kegiatan rencana aksi penguatan logistik nasional dengan target total keluaran sebanyak 45 output.
Berikut adalah sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) Zero ODOL 2027:
- Melakukan integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik
- Melakukan pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang
- Penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik
- Melakukan peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang
- Pemberian insentif dan disinsentif
- Menyusun kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik dan inflasi
- Melakukan penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi
- Melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero ODOL
- Melakukan pembentukan komite kerja untuk mendorong pengembangan konektivitas nasional
Posting Komentar