Malaysia Mendorong Reformasi PBB untuk Bebas dari Dominasi Veto
Malaysia mengambil langkah tegas dalam menyuarakan kebutuhan reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan (DK PBB). Negara ini menekankan pentingnya menghilangkan dominasi hak veto yang sering kali menghambat upaya perdamaian global, termasuk gencatan senjata di Gaza. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyoroti penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap DK PBB yang sering menghalangi solusi damai atas konflik di wilayah tersebut.
Hasan menyebut hak veto sebagai "parodi yang menggagalkan perdamaian dunia" dan menyerukan agar praktik tersebut segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional harus terus menuntut pertanggungjawaban dari anggota tetap DK PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Selain itu, ia juga meminta agar hasil dari Resolusi 377A (V): Bersatu untuk Perdamaian dapat segera diwujudkan.
Menurut Hasan, dunia tidak boleh terus diam menghadapi penolakan terhadap suara kolektif mayoritas hanya karena satu negara menggunakan veto. Pernyataan keras ini muncul setelah Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya pada Kamis (18/9) untuk menggagalkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera oleh Hamas, dan penghapusan blokade bantuan oleh Israel.
Rancangan tersebut mendapatkan dukungan dari 14 dari 15 anggota DK PBB, termasuk 10 anggota tidak tetap yang menjadi penyusunnya. Namun, hanya Amerika Serikat yang menolak dengan menggunakan hak veto, sehingga membuat resolusi gagal dilaksanakan.
Dalam pidatonya, Hasan menyampaikan bahwa dunia perlu memberikan tanggapan tegas terhadap kegagalan berulang DK PBB dalam memenuhi aspirasi Majelis Umum dan masyarakat internasional. Di hadapan delegasi negara lain, Malaysia mengusulkan tiga langkah konkret untuk mengatasi isu Gaza.
Langkah pertama adalah tindakan nyata terhadap pasukan pendudukan, termasuk akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Langkah kedua adalah dukungan jangka panjang bagi Palestina dalam membangun negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Langkah ketiga adalah reformasi terhadap PBB, khususnya dalam menghapus dominasi veto di DK PBB.
Pernyataan ini menegaskan posisi Malaysia sebagai salah satu negara yang vokal dan tegas membela Palestina, sekaligus mendorong tata kelola PBB yang lebih adil dan demokratis. Dengan langkah-langkah tersebut, Malaysia menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung perdamaian global dan keadilan internasional.
Posting Komentar