Penolakan Terhadap Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Ketua DPP PDI-P sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyoroti pentingnya mempertimbangkan dengan matang usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai bahwa isu ini telah memicu perdebatan yang sangat kuat di kalangan masyarakat.
Yasonna menyampaikan pendapatnya saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025). Ia mengatakan bahwa reaksi terhadap pemberian gelar tersebut sangat beragam. “Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan MPR sebelumnya serta semangat reformasi yang pernah digelorakan harus menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. “Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi,” tambahnya.
Yasonna menyerukan agar pemerintah memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lengkap mengenai alasan pemberian gelar pahlawan nasional. Ia menilai bahwa langkah ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. “Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi, kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah,” katanya.
Sejarah Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah hal baru. Sejak lebih dari satu dekade lalu, tepatnya sejak 2010, nama Soeharto sering muncul dalam daftar usulan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi yang diambil.
Proses pengajuan gelar pahlawan nasional bukanlah hal yang mudah. Setiap nama yang diajukan harus melalui rangkaian panjang penelitian dan verifikasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, usulan untuk Soeharto sudah diserahkan ke Dewan Gelar sejak 2010, ketika masih dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, usulan tersebut ditunda dengan alasan "masih terlalu dini" dan perlu pengendapan.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, usulan kembali muncul. Namun, lagi-lagi tidak ada tindak lanjut dari Istana. “Tahun 2015 zamannya Pak Jokowi, diusulkan lagi. Jawaban istana kira-kira kenapa belum dapat gelar pahlawan karena butuh pengendapan, karena terlalu dini,” kata Agus Jabo.
Pertimbangan yang Harus Diambil
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan berbagai aspek sebelum membuat keputusan. Tidak hanya dari sisi hukum atau administratif, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat dan sejarah.
Beberapa pihak menilai bahwa Soeharto memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, terutama selama masa kepemimpinannya. Namun, di sisi lain, banyak yang mengkritik tindakan-tindakan yang dianggap tidak demokratis selama masa pemerintahannya.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cermat dan transparan. Perlu adanya diskusi yang mendalam antara berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait.
Kesimpulan
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto memang menarik perhatian publik. Namun, hal ini juga memicu berbagai perdebatan yang kompleks. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan objektif. Dengan begitu, keputusan tersebut akan lebih diterima oleh masyarakat luas.
Posting Komentar