Jalan dan Jembatan Pango Terhenti Selama 15 Tahun
Pembangunan jalan dan jembatan Pango yang menghubungkan Banda Aceh dengan Aceh Besar, serta terhubung ke Gampong Lamsayeun atau depan Meuligoe Wali Nanggroe, telah terhenti selama 15 tahun. Hal ini disebabkan oleh tidak tuntasnya proses pembebasan lahan. Saat ini, hanya tersisa 577 meter lahan yang belum bebas. Karena itu, anggota Komisi IV DPRA meminta pemerintah Aceh untuk segera menuntaskan pembebasan lahan agar pembangunan dapat dilanjutkan.
Masalah Pembebasan Lahan yang Masih Tertunda
Anggota Komisi IV DPRA, Munawar AR Ngohwan, menyampaikan bahwa saat ini hanya tersisa 577 meter lahan yang belum bebas. "Kita mendorong Pemerintah Aceh membentuk tim terpadu yang menangani pembebasan lahan. Hanya tinggal 577 meter lagi ke arah Meuligoe Wali Nanggroe," ujarnya kepada Serambi, Sabtu (11/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa selama ini sudah ratusan miliar uang dianggarkan untuk pembebasan lahan, dan kini hanya tersisa sedikit. "Kita ingin persoalan ini segera dituntaskan, jangan dibiarkan seperti ini sehingga menjadi beban setiap tahun," tambah politikus muda PKB ini.
Desakan untuk Alokasi Anggaran dalam APBA 2026
Ngohwan meminta Pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan dengan luas 577 meter dalam APBA 2026. Dengan demikian, pemerintah pusat bisa segera membangun jalan dan jembatan tersebut. Ia berharap langkah ini dapat segera dilakukan agar tidak ada lagi penundaan yang berkepanjangan.
Pendapat dari Sekretaris Komisi IV DPRA
Sekretaris Komisi IV DPRA, Hendri Muliana, menambahkan bahwa penuntasan jalan tembus Pango Banda Aceh dan Aceh Besar adalah sebuah keharusan. "Komisi IV DPRA pasti akan mendukung apalagi jalan ini menjadi alternatif akses baru antara Banda Aceh dan Aceh Besar, kami meminta semua pihak juga harus mendukung," ujar politisi Partai Aceh ini.
Ia menilai bahwa jalan tersebut memiliki peran penting dalam mempercepat akses antara dua daerah tersebut. Oleh karena itu, ia menyerukan dukungan dari berbagai pihak agar proyek ini segera selesai.
Perspektif dari Anggota Komisi IV DPRA Lainnya
Desakan yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRA lainnya, Khalid. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pembebasan lahan yang hanya tersisa sedikit ini harus menjadi prioritas. "Berapa banyak anggaran yang sudah kita keluarkan sebelumnya untuk pembebasan lahan. Masa sedikit lagi tidak kita pikirkan lagi. Saya pikir ini harus segera diselesaikan, jangan setiap tahun menjadi sorotan," tegas Khalid.
Ia menilai bahwa penggunaan anggaran yang telah dialokasikan selama ini harus diimbangi dengan kepastian penyelesaian masalah lahan. Tanpa penyelesaian ini, proyek akan tetap tertunda dan menjadi isu yang terus muncul setiap tahun.
Kesimpulan
Jalan dan jembatan Pango yang telah lama tertunda merupakan salah satu proyek infrastruktur penting yang perlu segera diwujudkan. Dengan hanya tersisa 577 meter lahan yang belum bebas, pemerintah Aceh diminta untuk segera mengambil langkah-langkah konkret agar proyek ini dapat segera dilanjutkan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk komisi DPR Aceh, sangat diperlukan agar pembangunan jalan dan jembatan ini dapat segera selesai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Posting Komentar