Penutupan Pemerintah AS Memengaruhi Ribuan Pegawai dan Layanan Penting
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan atau shutdown sejak Rabu, 1 Oktober 2025. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai Republik dalam menyusun RUU Pendanaan Pemerintah Jangka Pendek. Menurut data dari Kantor Anggaran Kongres (CBO), sekitar 750.000 pegawai federal akan dirumahkan akibat penutupan ini. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian hingga USD 400 juta per hari.
Ini bukan pertama kalinya AS mengalami penutupan pemerintahan, tetapi kondisinya kali ini berbeda. Gedung Putih telah meminta lembaga-lembaga federal untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Instruksi ini tertuang dalam memo Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) yang dikeluarkan pada 24 September lalu.
Scott Lucas, profesor politik AS dan internasional di Clinton Institute, University College Dublin, menjelaskan bahwa para pekerja yang dirumahkan akan diberhentikan sementara tanpa bayaran. Ia menambahkan, situasi ini mirip dengan masa pandemi, ketika banyak orang harus cuti tanpa gaji. Namun, kali ini tidak ada dukungan federal yang bisa menutupi kehilangan pendapatan tersebut.
Sejarah mencatat bahwa AS pernah mengalami penutupan pemerintahan sepanjang 35 hari pada akhir 2018, saat Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden. Saat itu, sembilan departemen federal terdampak, termasuk Departemen Pertanian, Perdagangan, Keamanan Dalam Negeri, dan Perbendaharaan Negara. Banyak warga terpaksa meminjam uang atau bergantung pada keluarga, teman, hingga bank makanan.
Selama penutupan pemerintahan saat ini, beberapa layanan penting tetap berjalan. Badan Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid akan terus beroperasi karena menggunakan dana wajib. Meski demikian, sebagian staf mereka juga akan dirumahkan. FBI, CIA, Penjaga Pantai, serta badan penegak hukum federal tetap bekerja, tetapi gaji mereka akan tertunda hingga penutupan berakhir.
Layanan Pos AS tidak terdampak karena pendapatannya berasal dari biaya layanan, bukan pajak. Sementara itu, Layanan Pendapatan Internal (IRS) hanya beroperasi penuh selama lima hari pertama penutupan. Kondisi ini diperparah karena lembaga tersebut sudah kehilangan seperempat staf akibat PHK era Trump.
Di sektor transportasi, lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara akan tetap bertugas tanpa gaji. Begitu juga dengan sebagian besar petugas Badan Keamanan Transportasi (TSA). Pengadilan federal diperkirakan hanya bisa bertahan hingga Jumat, berbeda dengan shutdown sebelumnya yang masih bisa beroperasi hingga lima minggu.
Militer AS, termasuk dua juta personel aktif dan pasukan Garda Nasional, tetap bertugas meski tanpa bayaran. Presiden Trump bahkan telah memerintahkan agar Departemen Pertahanan diganti namanya menjadi “Departemen Perang”, meskipun masih memerlukan persetujuan Kongres.
Di sisi lain, sebagian besar staf Departemen Kehakiman yang menangani pengadilan imigrasi tetap bekerja, sejalan dengan penegasan Trump bahwa imigrasi ilegal adalah “darurat nasional”. Patroli perbatasan, agen imigrasi, dan petugas bea cukai juga tetap aktif.
Badan Usaha Kecil akan merumahkan 24 persen pegawainya, sedangkan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) akan melepas sekitar 4.000 staf. Meski begitu, FEMA masih memiliki cadangan dana bantuan bencana sekitar USD 2,3 miliar untuk menangani keadaan darurat.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menegaskan, pemungutan tarif bea cukai serta layanan penting dari Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS tetap berjalan. Dengan begitu, sejumlah operasi vital masih dapat dilanjutkan meski pemerintahan dalam kondisi shutdown.
Posting Komentar