Pemenuhan Gizi Gratis di Kabupaten Bandung: Proses Sertifikasi SLHS dan Persiapan Antisipasi Risiko
Sebanyak 34 dari total 8.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Indonesia telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga 22 September 2025. Di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Bandung, proses sertifikasi ini sedang berjalan. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan komitmennya untuk mempercepat penerbitan SLHS bagi seluruh SPPG yang ada di wilayahnya.
Dadang menjelaskan bahwa saat ini, sejumlah SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bandung sedang dalam proses pengajuan SLHS. Ia menekankan pentingnya antisipasi risiko dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah beberapa daerah melaporkan dugaan keracunan akibat konsumsi makanan gratis. Upaya pencegahan ini sudah dilakukan sebelum kejadian tersebut terjadi.
Salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SLHS adalah minimal 20 tenaga dari tiap-tiap SPPG harus mengikuti pelatihan. Pihak Pemkab Bandung mengklaim bahwa sekitar 6 ribu tenaga dari SPPG di Kabupaten Bandung akan segera mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.
Menurut informasi dari Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), pemenuhan persyaratan SLHS bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari. Pemkab Bandung sudah meminta Dinas Kesehatan untuk mempercepat proses sertifikasi. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga ditugaskan untuk mengecek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu syarat tambahan.
Saat ini, terdapat 147 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bandung. Dadang optimistis bahwa target 361 SPPG yang memiliki SLHS pada Desember 2025 dapat tercapai. Ia juga menyampaikan bahwa sosialisasi Program MBG di tingkat Kabupaten Bandung berjalan bersamaan dengan kunjungan kerja staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).
Staf ahli Kemenkopolkam memberikan arahan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG. Acara sosialisasi ini diikuti oleh lebih dari 10 ribu peserta, baik secara langsung maupun virtual. Peserta terdiri dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SDM SPPG, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan program strategis nasional.
Dadang menyatakan bahwa Kabupaten Bandung telah melaksanakan sebagian besar arahan yang diberikan. Kunjungan kerja staf ahli Kemenkopolkam juga sekaligus menjadi bentuk evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan MBG. Pemkab Bandung mendukung MBG sebagai salah satu program prioritas nasional, selain Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
Percontohan Program Prioritas Nasional
Staf Ahli Kemenkopolkam, Bidang Ketahanan Pangan Nasional, Marsekal Muda Oka Prawira mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bandung bersama elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjalankan program prioritas nasional. Menurutnya, Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan MBG.
Oka menilai bahwa Pemkab Bandung berhasil menyelesaikan potensi masalah dalam pelaksanaan MBG, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Merah Putih. Bahkan, Kabupaten Bandung telah membentuk Satgas khusus untuk MBG. Ia berterima kasih kepada seluruh komponen di Kabupaten Bandung yang bekerja keras dalam menjalankan program prioritas nasional.
Meski demikian, Oka menekankan pentingnya penguatan teknis dalam pelaksanaan program. Selain itu, perlu adanya optimalisasi peran Forkopimda yang dipimpin kepala daerah dalam antisipasi dan penanganan risiko, termasuk jika terjadi permasalahan.
Posting Komentar