P4GXIpU6yeYF5fMCqPZCp42UuY5geVqMNRVk86R4

Cari Blog Ini

Laporkan Penyalahgunaan

Bookmark

Translate

Kakanwil Kemenkum NTB Soroti Pelanggaran Etik Notaris, Ini Pernyataannya

Featured Image

Kakanwil Kemenkum NTB Terima Audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia

Pada hari Senin (25/8), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam upaya menjaga kualitas dan profesionalisme para notaris di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa terdapat laporan masyarakat yang muncul dalam lima bulan terakhir terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh para notaris. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pengawasan dan peningkatan kesadaran terhadap tugas serta tanggung jawab profesi notaris.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi NTB, Mulyadi, menjelaskan bahwa penyebab utama para notaris terlibat dalam masalah adalah kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada seluruh anggota agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum dan pemangku profesi notaris. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat dilakukan pendampingan dan penguatan bagi para notaris se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik rencana kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya upaya pendampingan dan penguatan bagi seluruh notaris di wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, melalui kegiatan ini, para notaris diharapkan dapat semakin memahami kewenangan serta fungsi jabatan mereka. Dengan demikian, mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait produk yang dihasilkan.

Beberapa pejabat juga turut hadir dalam pertemuan ini, seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi NTB, serta Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi NTB. Keberadaan mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga standar profesionalisme dan kualitas layanan notaris.

Audiensi ini mencerminkan semangat sinergi dan keterbukaan antara Kementerian Hukum dan pemangku profesi notaris di daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme.

Dengan adanya langkah-langkah seperti ini, diharapkan para notaris dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam sistem hukum dan pelayanan masyarakat. Peningkatan kesadaran akan etika dan tanggung jawab profesi menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga notaris.

0

Posting Komentar