Pendapatan Negara Tercatat Turun di Akhir Agustus 2025
Menteri Keuangan menyampaikan laporan terkait realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2025. Berdasarkan data yang diberikan, total pendapatan negara yang terkumpul mencapai sebesar Rp1.638,7 triliun atau setara dengan 57,2 persen dari proyeksi APBN 2025. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.777,3 triliun.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tren penurunan ini terjadi pada hampir seluruh komponen penerimaan negara. Salah satu komponen yang mengalami penurunan adalah perpajakan. Realisasi penerimaan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen menjadi Rp1.330,4 triliun, atau sekitar 55,7 persen dari proyeksi.
Dari segi pajak, nilai penerimaan terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan realisasi sebesar Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook. Namun, ada sektor lain yang menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu penerimaan kepabeanan dan cukai. Nilainya meningkat sebesar 6,4 persen dengan realisasi sebesar Rp194,9 triliun atau 62,8 persen dari proyeksi.
Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook. Meski demikian, PNBP mengalami penurunan signifikan sebesar 20,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Defisit APBN 2025 Terjadi di Akhir Agustus
Akibat penurunan pendapatan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau sekitar 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dirilis berdasarkan data hingga tanggal 31 Agustus 2025.
Di sisi lain, realisasi belanja negara menunjukkan tren yang berbeda. Hingga akhir Agustus 2025, total belanja negara tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari proyeksi. Angka ini tumbuh sebesar 1,5 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.930,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,5 persen dengan realisasi sebesar Rp1.388,8 triliun atau 52,1 persen dari outlook. Namun, terdapat perlambatan pada belanja kementerian/lembaga (K/L), yang turun sebesar 2,5 persen dengan realisasi sebesar Rp686 triliun atau 53,8 persen dari proyeksi.
Sementara itu, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi sebesar Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook. Realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook. Angka ini tumbuh sebesar 1,7 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Keseimbangan Primer Menunjukkan Kondisi Fiskal yang Stabil
Berdasarkan realisasi tersebut, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp22 triliun. Purbaya menjelaskan bahwa keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utang negara.
"Dengan surplus keseimbangan primer maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang," ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi defisit APBN, sistem fiskal Indonesia masih mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dengan adanya surplus keseimbangan primer, pemerintah memiliki ruang untuk mengelola utang secara lebih baik dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Posting Komentar