Netanyahu Menolak 15 Poin Rencana Perdamaian AS di Gaza

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak rencana yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait situasi di Gaza. Penolakan ini diperkirakan akan memperlebar jarak antara Netanyahu dengan Presiden Donald Trump, khususnya saat ia sedang berupaya memperkuat dukungan politik menjelang pemilu yang dianggap akan berlangsung sangat sengit.

Setelah lebih dari seminggu mengkritik rencana tersebut secara meningkat, Netanyahu tetap menolak kesepakatan yang telah disetujui oleh Hamas pada akhir Juli lalu. Meskipun telah menerima jaminan bahwa Israel tidak perlu segera menarik pasukannya dari Gaza, Netanyahu menyatakan penolakan tegas terhadap dokumen yang berisi 15 poin tersebut.

"Israel menolak dokumen yang berisi 15 poin tersebut," ujar Netanyahu dalam pernyataannya. Ia merujuk pada rencana yang disetujui oleh Hamas dan dinilai sebagai langkah penting untuk perdamaian. Menurutnya, militer Israel tidak akan menarik pasukan dari Gaza. Salah satu poin utama dalam proposal itu adalah keharusan Israel menarik pasukannya dari wilayah tersebut.

"Tidak akan ada penarikan pasukan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, dan kami akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga kami," tegasnya dalam rapat kabinet.

Netanyahu mengakui bahwa Trump, yang sebelumnya memuji kesepakatan Gaza sebagai tonggak sejarah bagi perdamaian, adalah "sahabat terbaik kami di Gedung Putih". Namun, ia juga menegaskan bahwa Israel siap untuk menentang pendapat Trump jika diperlukan. Ia menyatakan bahwa Israel sedang menyampaikan keberatannya kepada pihak Amerika Serikat.

"Mereka memiliki gagasan-gagasan; sebagian dapat kami terima dan sebagian tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini," ujarnya.

Sebagai pemimpin Israel dengan masa jabatan terlama, Netanyahu saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga tingkat dukungan politiknya. Dalam beberapa jajak pendapat, tingkat dukungannya setara atau bahkan tertinggal dibandingkan lawan-lawannya menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada tanggal 27 Oktober. Pemilu ini merupakan yang pertama kali digelar sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu konflik di Gaza.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa rencana terkait Gaza tersebut tidak mendapat sambutan baik dari basis pendukung sayap kanan Netanyahu. Bahkan, para anggota kabinet dari kelompok sayap kanan ekstrem telah meminta Netanyahu untuk membatalkan rencana tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan internal dalam pemerintahan Israel, yang bisa memengaruhi hasil pemilu mendatang.