Pemeriksaan BOSDA dan BOSNAS, Inspektorat Samarinda Bentuk Tim Khusus Audit Sekolah

Samarinda— Inspektorat Daerah Kota Samarinda segera memulai pemeriksaan terhadap transparansi anggaran pendidikan. Tim khusus telah dibentuk dan siap melakukan audit terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) di berbagai sekolah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana pendidikan. Saat ini, proses pemeriksaan sedang berlangsung dan memasuki tahap pengumpulan data serta penelusuran dokumen.

Plt. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar, mengonfirmasi bahwa tim pemeriksa sudah mulai bekerja di lapangan. “Ya, masih kami dalami. Saat ini masih tahap pengumpulan data. Nanti kami analisis, baru kami simpulkan,” ujarnya saat memberikan keterangan.

Firdaus menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak didasari oleh prasangka penyimpangan. Audit dimulai dengan membandingkan dokumen perencanaan awal sekolah dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan, serta memastikan kesesuaian dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Banyak hal yang diperiksa. Salah satunya adalah kesesuaian dengan petunjuk teknis. Kami juga akan melihat apa yang sudah disusun dalam perencanaannya. Dokumen perencanaan itu akan kami minta terlebih dahulu,” jelasnya.

Untuk mendalami materi pemeriksaan, Inspektorat menerapkan dua metode kerja. Pihak sekolah bisa saja disambangi langsung oleh tim audit, atau dipanggil secara formal ke kantor Inspektorat untuk memberikan klarifikasi.

“Bisa dua-duanya. Kami bisa datang langsung ke sekolah, atau pihak sekolah kami panggil untuk dimintai keterangan. Kedua cara itu akan kami lakukan,” tambah Firdaus.

Mengingat jumlah sekolah yang banyak di Samarinda serta keterbatasan sumber daya personel, audit tahap awal ini kemungkinan besar akan menggunakan metode uji sampel.

Firdaus belum menjelaskan secara detail sekolah mana saja maupun berapa total lembaga pendidikan yang masuk dalam radar pemeriksaan awal ini. “Karena keterbatasan, kemungkinan kami akan memulai dengan sampel terlebih dahulu. Saya belum tahu (detail jumlahnya). Tim masih bergerak, jadi saya belum mengetahui detailnya,” katanya.

Proses pengumpulan dan analisis data ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Agustus 2026. Seluruh temuan serta kesimpulan akhir nantinya akan langsung diserahkan kepada Wali Kota Samarinda sebagai bahan evaluasi kebijakan.

“Insyaallah akhir Agustus sudah selesai. Hasilnya akan segera kami laporkan kepada wali kota. Tim sudah dibentuk dan sudah mulai bekerja,” pungkasnya tegas.