5 populer internasional: Pakar ungkap 4 kesalahan Saudi di Yaman - Tawaran Israel bantu lawan Houthi

Ringkasan Berita:

• Pakar Timur Tengah Faisal Assegaf menilai kunci perdamaian Houthi-Saudi ada di Riyadh, sementara Netanyahu dilaporkan ingin ikut melawan Houthi tetapi ditolak MBS. 
• Trump membatalkan siaran langsung eksekusi Nidal Hasan, dan Jepang sempat panik akibat peringatan gempa M9,9 yang keliru. 
• Anggota DPR Malaysia Lim Guan Eng mengancam menuntut Indonesia secara hukum soal kabut asap.

BROKERJA.COMSejumlah isu internasional menjadi perhatian utama dalam 24 jam terakhir.

Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai kesediaan Houthi bermediasi dengan Arab Saudi bergantung pada Riyadh.

Faisal menilai Saudi memulai perang dengan empat kesalahan: mencampuri urusan domestik Yaman, melancarkan agresi militer, memblokade laut dan udara, serta menerapkan standar ganda. 

Sementara itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan meminta izin Arab Saudi untuk ikut dalam pertempuran melawan Houthi, tetapi ditolak Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Berikut berita populer internasional selengkapnya.

1. 4 Kesalahan Arab Saudi di Yaman, Pakar Sebut Kunci Damai Ada di Riyadh

Kelompok Houthi di Yaman menyatakan terbuka untuk mediasi dengan Arab Saudi.

Menurut pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, kesediaan ini tidak bisa dilihat sebagai sinyal damai tanpa melihat siapa yang memulai konflik terlebih dahulu dan apa yang dituntut Houthi.

Gencatan senjata Saudi dan Houthi sebenarnya pernah tercapai pada 2022. 

Namun menurut Faisal, pihak Ansarullah, nama resmi Houthi, kecewa karena Riyadh karena tidak mencabut blokade darat dan laut yang berlaku sejak Maret 2015. 

"Karena ini bukan yang pertama ya, genjata senjata pernah tercapai pada 2022," ujar Faisal dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (16/10/2026).

"Tapi Yaman di bawah pimpinan Ansarullah atau Houthi kecewa karena Arab Saudi tidak mencabut blokade darat dan laut sejak Maret 2015."

Karena itu, tuntutan Houthi kini bukan sekadar penghentian serangan.

Ia kemudian merujuk data PBB tentang krisis kemanusiaan di Yaman. 

Sekitar 377.000 orang meninggal, 60 persen di antaranya secara tidak langsung akibat kelaparan, gizi buruk, kolera, dan diare.

Baca selengkapnya >>>

2. Netanyahu Ingin Ikut Perang Houthi-Saudi, tetapi Pangeran MBS Melarang

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mendekati Arab Saudi melalui mediasi Amerika Serikat (AS) untuk meminta persetujuan bergabung dalam pertempuran antara milisi Houthi dan Arab Saudi, menurut laporan kantor berita Israel, Haaretz, mengutip sumber diplomatik.

Pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menentang keinginan Israel untuk terlibat secara militer di Yaman.

Penolakan itu dilatarbelakangi kekhawatiran akan reaksi negatif dari masyarakat Arab Saudi.

Sumber kedua yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Haaretz bahwa Israel berharap kerja sama militer antara kedua sekutu AS itu dapat memperkuat hubungan regional mereka dan membuka jalan bagi perjanjian normalisasi hubungan pada masa mendatang.

Hubungan Arab Saudi-Israel

Mengutip NDTV, Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Namun Presiden AS Donald Trump berulang kali mendorong Arab Saudi untuk menandatangani Perjanjian Abraham guna menormalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Baca selengkapnya >>>

3. Donald Trump Batalkan Siaran Langsung Eksekusi Mati Terpidana Penembakan Fort Hood

Presiden AS Donald Trump mengatakan eksekusi mati Nidal Hasan, terpidana kasus penembakan massal di pangkalan Angkatan Darat AS Fort Hood, Texas, pada 2009, dengan regu tembak tidak akan disiarkan secara langsung.

Dalam unggahan di media sosial pada Kamis (15/10/2026) waktu setempat, Trump menyebut Hasan sebagai orang yang sangat jahat.

Trump mengatakan, dirinya sempat berpikir bahwa menyiarkan eksekusi tersebut dapat menjadi "pelajaran" agar tidak ada orang lain yang melakukan kejahatan serupa.

Namun, menurut Trump, banyak orang baik yang tidak ingin menyaksikan Hasan meninggal, baik melalui siaran langsung maupun perangkat visual lainnya.

"Dia akan mati, sesuai jadwal, dengan regu tembak, tetapi peristiwa ini tidak akan disiarkan langsung," tulis Trump.

Mengutip Wall Street Journal, Trump telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengenai keputusan tersebut sebelum mengumumkannya, menurut juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell.

"Menteri mendukung keputusan Presiden, dan mereka sepenuhnya sejalan," kata Parnell.

Trump mengambil keputusan tersebut setelah berbicara dengan para penasihat Gedung Putih dan sekutu lainnya dalam beberapa hari terakhir.

Baca selengkapnya >>>

4. Jepang Sempat Panik akibat Peringatan Gempa M9,9, Ternyata Salah Perkiraan

Badan Meteorologi Jepang (JMA) meminta maaf setelah mengeluarkan peringatan dini gempa yang secara keliru memperkirakan gempa bermagnitudo 9,9 pada Jumat (16/10/2026) dan sempat membuat masyarakat Jepang panik.

Peringatan tersebut dibatalkan sekitar delapan menit kemudian, tetapi sempat mengejutkan masyarakat dan menghentikan sementara perjalanan Shinkansen.

Menurut laporan Tulip TV, peringatan diterbitkan pada pukul 12.40 waktu Jepang dengan informasi gempa berpusat di Kepulauan Kuril. 

Peringatan itu meminta masyarakat di wilayah luas, dari Hokkaido hingga Tokai, mewaspadai guncangan kuat.

Pada pukul 12.48, JMA membatalkan peringatan tersebut.

JMA kemudian menjelaskan bahwa gempa sebenarnya terjadi sekitar dua menit sebelum peringatan diterbitkan, dengan pusat di dekat Semenanjung Kamchatka dan magnitudo 6,9, bukan 9,9.

Baca selengkapnya >>>

5. DPR Malaysia Ingin Indonesia Diproses Secara Hukum Internasional Akibat Kiriman Kabut Asap

Malaysia disarankan berkolaborasi dengan Singapura, Filipina, dan Indonesia untuk membentuk Gugus Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan ASEAN (Karhutla) permanen guna menangani krisis kabut asap lintas batas secara lebih efektif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia yang juga Mantan Menteri Keuangan, Lim Guan Eng, menyampaikan usulan tersebut dan mengatakan bahwa gugus tugas khusus harus didukung oleh tim penyelamat yang segera bertindak begitu terjadi kebakaran hutan.

"Tapi jika pemerintah Indonesia masih menolak untuk menerima Satuan Tugas Khusus Kehutanan dan Manajemen Bencana ASEAN karena alasan kedaulatan nasional maka pemerintah Malaysia tidak punya pilihan lain selain bertindak dengan mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kompensasi," ujar Lim Guan, Kamis (15/10/2026) dikutip dari Sinar Harian Malaysia.

"Rakyat Malaysia tidak bisa tinggal diam tanpa mengambil tindakan apa pun untuk mengatasi krisis kabut asap ini," katanya saat membahas RUU Anggaran 2027 di tingkat kebijakan di Dewan Rakyat.

Ia mengatakan krisis kabut asap yang sampai ke  negara tetangga termasuk Malaysia disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah tahun ini.

Dengan area yang terdampak di Indonesia diklaim telah mencapai 300.000 hektar, yang 70 persen lebih besar dari pada tahun 2023.

Baca selengkapnya >>>

(BROKERJA.COM)