Perubahan Mendasar dalam Sistem Politik Indonesia Jika PKI Berkuasa
Jika malam 30 September 1965 berpihak pada Partai Komunis Indonesia (PKI), wajah politik Indonesia akan mengalami perubahan drastis hanya dalam hitungan bulan. Langkah pertama yang hampir pasti dilakukan adalah menghancurkan lawan-lawan politik. Semua partai seperti PNI, Masyumi, NU, dan Partai Katolik, hingga organisasi kecil lainnya, akan dibubarkan dengan label “kontra revolusioner”.
Dalam skenario ini, Indonesia akan berubah menjadi negara dengan sistem partai tunggal. PKI akan berdiri di puncak kekuasaan, sementara partai-partai lain hanya menjadi kenangan sejarah. Presiden Soekarno mungkin tetap dipertahankan sebagai figur simbolis, “Bapak Revolusi” yang menjaga legitimasi. Namun, kekuasaan nyata akan berada di tangan elite PKI.
DN Aidit sangat mungkin menjadi Sekretaris Jenderal sekaligus pemimpin de facto negara. Langkah berikutnya adalah mengganti dasar negara. Pancasila akan tergeser oleh ideologi Marxisme-Leninisme. Konstitusi masih bisa dipertahankan untuk formalitas, tetapi praktik pemerintahan sepenuhnya dikendalikan oleh garis partai. Semua keputusan besar berpusat pada politbiro PKI.
Indoktrinasi ideologi menjadi senjata utama. Doktrin Marxisme-Leninisme akan ditanamkan ke seluruh rakyat melalui sekolah, media, hingga organisasi massa. Surat kabar bebas dan oposisi tak akan pernah ada lagi. Setiap halaman berita hanya berisi puja-puji terhadap partai dan revolusi.
Militer menjadi target prioritas. Angkatan Darat, yang sejak lama menjadi lawan utama PKI, akan dibersihkan habis. Para perwira nonkomunis kemungkinan besar dieksekusi atau diasingkan. Sebagai gantinya, PKI akan membentuk milisi rakyat bersenjata; petani bersenjata, buruh bersenjata, dan pemuda bersenjata. Pola ini mirip dengan yang dilakukan Tiongkok pada masa Revolusi Kebudayaan.
Dalam bayangan tersebut, negara akan melebur partai, rakyat, dan militer ke dalam satu kesatuan merah. Loyalitas tunggal ditujukan pada revolusi dan partai. Sistem pengawasan diperketat, dengan aparat negara mengawasi rapat-rapat warga, percakapan di warung kopi, bahkan aktivitas keagamaan. Represi politik akan menjadi hal biasa. Siapa pun yang menolak garis partai bisa dituduh “kontra revolusioner” dan menerima hukuman berat.
Eksekusi publik, pemenjaraan massal, hingga pengasingan bisa menjadi alat untuk menciptakan ketakutan kolektif. Namun, sistem totaliter semacam ini punya konsekuensi besar. Di satu sisi, PKI bisa mengklaim bahwa mereka membawa stabilitas dan keadilan sosial dengan menghapus dominasi tuan tanah dan kapitalis. Tetapi di sisi lain, represi politik akan menutup ruang demokrasi, mematikan kebebasan berpendapat, dan menjerumuskan bangsa pada kultur ketakutan.
Kehidupan politik Indonesia yang sebelumnya penuh dinamika, dengan perdebatan sengit di parlemen dan persaingan partai, akan mati total. Semua suara harus seragam, semua pandangan harus tunduk. Indonesia yang plural dan penuh keragaman, dipaksa berjalan dalam satu warna: merah. Dengan demikian, kemenangan PKI bukan sekadar pergantian rezim, melainkan lahirnya negara baru dengan wajah politik totaliter. Sebuah negeri di mana rakyat hidup di bawah satu bendera, satu partai, satu ideologi, dan tanpa ruang untuk perbedaan.
Posting Komentar