Peran Mendagri dalam Pembangunan Perumahan yang Pro-Rakyat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan Mendagri dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman yang lebih pro-rakyat.
Beberapa kebijakan yang diambil oleh Mendagri dinilai sangat penting dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah nyata adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen khusus bagi MBR. Selain itu, MBR juga dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Mendagri aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian PKP, serta pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif di seluruh daerah.
Langkah Nyata di Lapangan
Dukungan Mendagri tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga terlihat langsung di lapangan. Salah satunya melalui rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Dari jumlah tersebut, 2.000 unit diperuntukkan bagi masyarakat, sementara 200 unit khusus untuk tokoh adat, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pada Selasa 12 Agustus 2025, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, untuk memastikan pembangunan rumah tersebut berjalan lancar.
“Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Mendagri kepada awak media.
Partisipasi Pejabat Tinggi
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Sinergi untuk Program Prioritas
Melalui penghargaan ini, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya ini diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Posting Komentar