Pengurangan Dana Transfer Daerah dan Dampaknya pada Pemerintah Jabar
Pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat telah memicu berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu keputusan utama yang diambil adalah tidak adanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Meskipun demikian, pihak Pemprov tetap konsisten dalam mengangkat pegawai PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap.
Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa penghematan anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja pegawai sebesar Rp 768 miliar dari total anggaran sebesar Rp 9,9 triliun pada tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap penurunan dana transfer daerah yang signifikan. "Rekrutmen CPNS tidak akan ada tahun depan," ujarnya.
Saat ini, Pemprov Jabar juga menerima laporan bahwa sekitar 700 PNS akan pensiun pada tahun 2026. Namun, karena tidak ada perekrutan, posisi yang kosong akan tetap kosong hingga dana transfer kembali normal. Ini berarti beberapa jabatan akan tetap tidak terisi sementara waktu.
Penyesuaian PPPK Paruh Waktu
Terkait PPPK paruh waktu, Dedi menegaskan bahwa sesuai kebijakan pusat, Gubernur Jawa Barat mulai melakukan penyesuaian sejak tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, seluruh honorer dan tenaga teknis yang telah terdaftar dan lulus seleksi akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai PPPK paruh waktu. Mulai 1 Januari 2026, status mereka akan berubah menjadi paruh waktu.
Namun, pengangkatan menjadi penuh waktu akan dilakukan setelah melalui evaluasi kinerja selama satu tahun. "Selama satu tahun tersebut, PPPK paruh waktu akan dinilai oleh BKD dan atasan langsung masing-masing. Jika tidak layak, mereka tetap berstatus paruh waktu," jelas Dedi.
Harapan untuk Tahun 2027
Dedi menyampaikan harapan agar perekrutan CPNS dapat dilakukan kembali pada tahun 2027, asalkan dana transfer daerah kembali seperti semula. "Jika kondisi finansial kembali stabil, kami akan membuka rekrutmen CPNS," ujarnya.
Dampak Pemangkasan Dana Transfer di Kabupaten Bandung
Dampak pemangkasan dana transfer daerah sangat terasa di Kabupaten Bandung, yang menjadi wilayah paling terdampak. Nilai pengurangan mencapai hampir Rp 1 triliun. Dedi menjelaskan bahwa dampak ini sangat signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Dari total APBD Kabupaten Bandung sekitar Rp 8 triliun, hampir sepertujuhnya harus disesuaikan akibat kebijakan pusat.
Di beberapa daerah lain, penurunan dana transfer bahkan mencapai 25% dari alokasi sebelumnya. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi kelangsungan program pemerintahan daerah, tapi juga rencana pembangunan Pemprov Jabar di 2026.
Pertahankan Anggaran Infrastruktur
Meskipun terjadi pengurangan dana transfer, Dedi memastikan bahwa alokasi untuk pembangunan infrastruktur tetap terjaga. Pemprov Jabar mempertahankan anggaran sebesar 7,5% dari APBD untuk infrastruktur, ditambah 2,5% untuk kebutuhan layanan dasar seperti penerangan jalan umum, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, perbaikan sekolah, dan peningkatan fasilitas kesehatan di Puskesmas.
Penghematan di Kota Bandung
Di tingkat Kota Bandung, pengurangan dana transfer daerah sebesar hampir Rp 600 miliar memicu berbagai langkah penghematan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa penghematan dilakukan dengan cara lebih selektif dalam pendaftaran dan pengelolaan pegawai tidak tetap. "Kami melakukan efisiensi operasional, termasuk menghentikan perjalanan dinas luar negeri dan pembelian mobil dinas baru," ujarnya.
Farhan menyebutkan bahwa Pemkot Bandung berhasil menghemat hingga Rp 300 miliar melalui berbagai penghematan. Selain itu, Pemkot juga memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari tahun sebelumnya untuk menutupi kebutuhan anggaran.
Dengan berbagai upaya penghematan dan penyesuaian, Pemprov Jabar dan kabupaten/kota di Jawa Barat berusaha mempertahankan stabilitas keuangan daerah meski menghadapi tantangan besar akibat pengurangan dana transfer dari pusat.
Posting Komentar