Aksi Protes Warga Pondok Hijau Terkait Rencana Pembangunan Akses Jalan
Sebuah video yang menampilkan aksi protes warga di kawasan Pondok Hijau, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tengah menjadi perhatian masyarakat. Video tersebut beredar luas di media sosial dan menunjukkan sekelompok warga yang menggelar demonstrasi dengan membentangkan spanduk penolakan terhadap rencana pembangunan akses jalan di lingkungan permukiman mereka.
Dalam video tersebut, terlihat petugas Satpol PP, kepolisian, serta perwakilan kelurahan berada di lokasi untuk memastikan jalannya aksi tetap aman. Beberapa warga berdiri di jalan sempit sementara yang lain merekam kejadian menggunakan ponsel. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan akses jalan yang akan melintasi area permukiman warga.
Lurah Pisangan, Martyasto, mengonfirmasi bahwa aksi protes tersebut sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa masalah utama adalah ketidaksetujuan warga terhadap rencana pembangunan akses jalan menuju kawasan hunian baru bernama Balboa Estate. Menurut Martyasto, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“Tetapi kalau melihat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, izinnya sudah ada,” ujar Martyasto saat diwawancarai.
Ia juga menambahkan bahwa akses jalan yang menjadi permasalahan saat ini telah menjadi aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan. “Warga ini menyerahkan secara sepihak pada tahun 2016 dan diperbarui pada 2025,” tambahnya.
Selama ini, pihak kelurahan telah melakukan beberapa kali mediasi antara warga dan pengembang perumahan. Mediasi ini dilakukan sebanyak satu kali pada tahun 2024 dan dua kali pada tahun 2025. Terbaru, mediasi diundang langsung oleh warga dan digelar di aula kelurahan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Polres Tangsel, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan.
Martyasto juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan terakhir, warga sempat meminta kompensasi. Namun, ia tidak menyebutkan angka pasti yang diminta. “Warga memang sempat meminta kompensasi. Kalau soal nilainya, itu bisa langsung ditanyakan ke warga,” katanya.
Perbedaan Pandangan Antara Warga dan Pengembang
Pertikaian ini mencerminkan perbedaan pandangan antara warga setempat dan pihak pengembang. Warga merasa bahwa akses jalan yang direncanakan akan mengganggu kehidupan mereka dan berpotensi mengurangi nilai properti mereka. Sementara itu, pihak pengembang dan pemerintah berargumen bahwa proyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wilayah tersebut.
Beberapa isu yang sering muncul dalam diskusi seperti ini adalah hak atas tanah, dampak lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga. Dalam kasus ini, warga mengklaim bahwa mereka telah menyerahkan akses jalan tersebut kepada pemerintah, namun sekarang merasa bahwa tindakan pemerintah tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Langkah yang Dilakukan Pemerintah dan Pihak Terkait
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Lurah Pisangan, telah berupaya memfasilitasi dialog antara warga dan pengembang. Meski demikian, sampai saat ini belum ada solusi yang sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Proses mediasi yang dilakukan terus berlangsung, dengan harapan dapat menciptakan kesepahaman yang saling menguntungkan.
Selain itu, pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja juga aktif dalam mengamankan situasi agar tidak memicu konflik yang lebih besar. Keterlibatan berbagai lembaga dan instansi menunjukkan bahwa isu ini dianggap penting dan memerlukan pendekatan yang hati-hati.
Harapan Masyarakat dan Masa Depan Proyek
Warga masih menantikan kejelasan dari pihak pemerintah terkait rencana pembangunan akses jalan tersebut. Mereka berharap agar kepentingan mereka diakui dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, pihak pengembang juga berharap agar proyek dapat berjalan sesuai rencana agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Masalah ini menjadi contoh bagaimana kebijakan pembangunan sering kali menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemajuan infrastruktur. Diperlukan komunikasi yang terbuka dan transparan agar semua pihak dapat menemukan titik temu yang bermanfaat.
Posting Komentar