Perubahan Pola Pikir Aparatur Pemerintah untuk Melayani Rakyat
Puan Maharani, Ketua DPR RI, menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa keberadaan budaya kerja yang menghambat pelayanan publik harus dihapuskan secara tegas. Salah satu tantangan utama adalah adanya sikap lama yang cenderung memperumit proses administrasi, alih-alih mempermudah.
“Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” ujar Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025). Menurutnya, aparatur pemerintah harus memiliki tekad kuat untuk berubah, dengan fokus pada pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
Orientasi Pemerintah yang Harus Jelas
Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani. Puan menegaskan bahwa aparat pemerintah tidak boleh memperlambat layanan atau beralasan atas keterlambatan tersebut.
“Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” tambahnya. Ia menilai bahwa keberadaan negara seharusnya menjadi solusi bagi rakyat, bukan hambatan.
Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran yang Efektif
Puan juga meminta seluruh anggota DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal. Tujuannya adalah memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat melalui kebijakan yang dihasilkan.
“Kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” ujarnya. Dalam menjawab tantangan pembangunan, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati daftar Rancangan Undang Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu, dan sistematis.
Partisipasi Masyarakat yang Bermakna
Salah satu prioritas Puan adalah pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna. DPR RI, pemerintah, dan DPD RI berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang di setiap Alat Kelengkapan DPR RI, baik di komisi maupun badan legislatif.
“DPR RI berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik dan terus membuka diri dalam pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan agar lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan nyata.
Langkah-Langkah Konkret untuk Perubahan
Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Puan mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan progresif. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Selain itu, diperlukan pula penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas.
Puan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Ini akan membangun kepercayaan antara rakyat dan negara, serta memastikan bahwa semua kebijakan diambil dengan pertimbangan yang matang dan berkeadilan.
Kesimpulan
Perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur pemerintah menjadi langkah penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan efisien. Dengan fokus pada kepentingan rakyat, DPR RI dan pemerintah dapat membangun negara yang lebih responsif dan proaktif. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus terlibat dalam proses ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dengan demikian, negara akan semakin dekat dengan rakyatnya dan mampu menjawab tantangan masa depan dengan lebih baik.
Posting Komentar