DPR RI Mulai Jalani Masa Sidang II Tahun 2025–2026
Masa sidang kedua tahun 2025–2026 telah resmi dimulai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Selasa, 4 November 2025. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya melaksanakan reses sejak bulan Oktober lalu. Masa sidang ini akan menjadi fokus utama bagi DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Dalam masa sidang kali ini, DPR akan membahas beberapa isu besar yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh), pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta, serta rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Isu-isu tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR akan melakukan pembahasan terhadap berbagai masalah yang menarik perhatian publik dan berdampak signifikan terhadap kehidupan rakyat. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan dan program pemerintah. Dengan demikian, DPR tidak hanya bertindak sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai pengawas yang aktif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Beberapa isu lain yang akan menjadi perhatian DPR antara lain penanganan bencana hidrometeorologi, kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, serta penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur. Masalah-masalah ini memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Selain itu, DPR juga akan mengawasi percepatan akses internet di daerah pelosok, pencapaian target swasembada pangan dan energi, serta pelaksanaan berbagai program sosial dan pembangunan. Beberapa program yang akan menjadi fokus antara lain program makan bergizi, program magang nasional, dan program pembangunan tiga juta rumah. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Dari sisi ekonomi dan energi, DPR akan menyoroti pengadaan BBM dan peran SPBU swasta. Selain itu, DPR juga akan mengevaluasi kebijakan penempatan uang negara di bank milik pemerintah serta dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan. Isu utang kereta cepat Whoosh Indonesia–Cina juga akan menjadi perhatian khusus dalam masa sidang ini.
Puan Maharani menegaskan bahwa DPR berkomitmen menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah. Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja dengan pemerintah harus benar-benar ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya komitmen DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional.
Dia juga mengingatkan para anggota dewan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, DPR diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif dan transparan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Posting Komentar