Peningkatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) kini melakukan pengawasan terhadap ribuan dapur gizi yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui sistem laporan foto dan video yang terintegrasi secara digital, bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat.
Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Dengan aturan ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengunggah dokumentasi berupa foto dan video kegiatan operasional ke sistem pelaporan digital milik BGN.
Dokumentasi tersebut mencakup berbagai proses, mulai dari pengolahan makanan, pengemasan, pengiriman hingga kegiatan makan bersama di sekolah dan pesantren. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di dapur gizi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pengawasan Berbasis Bukti Visual
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa pengawasan berbasis bukti visual diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di dapur gizi berjalan sesuai standar. Setiap laporan harus disertai foto dan video yang menunjukkan proses kegiatan secara nyata.
“Kami menerapkan pengawasan berbasis bukti visual untuk memastikan seluruh kegiatan di dapur gizi benar-benar berjalan sesuai standar,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (23/10). Ia menegaskan bahwa laporan foto dan video bukan hanya formalitas, tetapi alat kontrol langsung bagi pemerintah pusat dalam menilai kepatuhan yayasan pelaksana terhadap aturan dan standar keamanan pangan.
Dengan sistem digital ini, BGN dapat memantau aktivitas di ribuan SPPG tanpa harus menunggu laporan manual dari daerah. “Kami bisa melihat aktivitas di lapangan secara real-time. Jika ada dapur gizi yang tidak aktif, tidak memasak, atau distribusi tidak sesuai waktu, akan langsung terdeteksi,” jelasnya.
Integrasi Data dan Dokumen Pertanggungjawaban
Sistem pelaporan digital juga terintegrasi dengan data keuangan dan dokumen pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setiap dua minggu, SPPG wajib mengunggah laporan lengkap berisi data penerima manfaat, nota pembelian bahan, dan bukti foto serta video kegiatan.
“Ini cara kami memastikan dana bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Tanpa laporan visual, pencairan tahap berikutnya tidak bisa dilakukan,” tegas Hida. Ia menambahkan bahwa langkah digitalisasi ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis data dan teknologi pada program bantuan pemerintah.
Manfaat dan Tujuan Program
Selain meningkatkan efisiensi, sistem ini juga memberi jaminan kepada publik bahwa program MBG dijalankan secara transparan dan terukur. “Dengan bukti visual, tidak ada ruang untuk laporan fiktif. Setiap piring yang disajikan, setiap dapur yang beroperasi, kini bisa diawasi langsung oleh BGN,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparan, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan program bantuan pemerintah.
Posting Komentar