Apakah Sering Ganti Oli Bisa Perpanjang Umur Mesin?

Perdamaian di Gaza: Rencana 20 Poin yang Diusung oleh Pihak Internasional

Setelah beberapa hari berlalu sejak delegasi internasional dilakukan, muncul banyak spekulasi mengenai langkah-langkah menuju perdamaian antara wilayah Gaza dan Israel. Dalam rencana tersebut, terdapat 20 poin utama yang ditujukan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua tahun di Gaza.

Salah satu fokus utamanya adalah upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh kelompok Hamas, serta penentuan arah pemerintahan masa depan Palestina. Usulan ini mencakup penyelesaian cepat konflik Israel-Hamas dengan membatasi peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa mendatang. Kesepakatan ini hanya bisa terwujud jika kedua pihak sepakat bahwa pertempuran dihentikan, dan seluruh sandera Israel, baik hidup maupun meninggal, dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima syarat tersebut.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 250 warga Palestina yang divonis penjara seumur hidup, serta 1.700 tahanan lainnya yang ditahan sejak dua tahun lalu pasca serangan Hamas. Selain itu, untuk setiap jenazah sandera Israel yang dikembalikan, Israel berkomitmen menyerahkan kembali jenazah 15 warga Palestina.

Meski begitu, banyak pihak masih meragukan apakah usulan perdamaian ini cukup efektif untuk benar-benar mengakhiri perang di Gaza. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”. Ia juga menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mendapat dukungan penuh untuk “menyelesaikan ancaman Hamas” bila pihak Hamas menolak rencana ini.

Isi kesepakatan turut menekankan opsi menyerahkan senjata Hamas sebagai syarat dihentikannya pertempuran, diberikannya bantuan kemanusiaan, serta janji pembangunan kembali Gaza. Jika ditolak, Hamas akan berhadapan dengan ancaman militer yang didukung AS.

Rencana perdamaian ini juga membuka kemungkinan terbentuknya negara Palestina, meskipun masih digambarkan sebagai tujuan jangka panjang. Untuk sementara, Gaza akan berada di bawah kendali internasional, dengan pasukan keamanan asing mengambil alih tanggung jawab pengamanan. Administrasi dan rekonstruksi akan diawasi Dewan Keamanan yang dipimpin Trump bersama PM Inggris, Tony Blair.

Trump dan Netanyahu sudah sama-sama mengonfirmasi adanya persetujuan awal terhadap rencana tersebut usai pertemuan di Gedung Putih. Namun, salah satu poin utama menimbulkan dilema, yakni Otoritas Palestina diberi wewenang penuh untuk memerintah Gaza. Padahal hingga kini, Netanyahu dan pemerintahnya masih menolak pembentukan negara Palestina, sehingga kemungkinan besar akan menentang bagian dari rencana itu.

Langkah-Langkah Penting dalam Rencana Perdamaian

Penarikan Pasukan
Israel hanya akan menarik pasukannya dari Gaza jika Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, dan pasukan keamanan internasional masuk untuk mengambil alih wilayah yang ditinggalkan. Namun, rencana ini tidak langsung menuntut penarikan penuh sebelum proses pembebasan sandera selesai. Israel baru akan mundur secara bertahap setelah para sandera dibebaskan.

Masa Depan Hamas dan Pemerintahan Gaza
Rencana ini menetapkan bahwa Hamas tidak lagi memiliki peran dalam pemerintahan Gaza. Seluruh akses serta infrastruktur militer Hamas akan dibongkar. Anggota Hamas yang memilih hidup damai akan mendapat amnesti, sedangkan yang ingin meninggalkan Gaza akan diberi izin. Pasukan internasional akan bertugas melucuti senjata Hamas, menjaga ketertiban, sekaligus melatih kepolisian Palestina agar mampu mengambil alih fungsi penegakan hukum.

Dana Kemanusiaan Gaza
Bantuan kemanusiaan berskala besar akan disalurkan melalui badan internasional yang netral, seperti PBB dan Bulan Sabit Merah. Meski demikian, belum ada kejelasan terkait Dana Kemanusiaan Gaza, sebuah sistem distribusi makanan yang selama ini didukung Israel dan AS.

Pemerintahan Gaza Selanjutnya
Warga Palestina tidak akan diusir dari Gaza. Sebaliknya, akan ada dukungan internasional untuk membangun kembali wilayah tersebut. Pemerintahan Gaza selanjutnya akan dijalankan oleh kelompok teknokrat Palestina. Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump dan Tony Blair akan mengawasi jalannya pemerintahan serta mengendalikan pendanaan untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan.

Otoritas dan Pengakuan Negara Palestina
Rencana perdamaian ini juga membuka jalan bagi otoritas Palestina untuk mengambil alih pemerintahan Gaza secara penuh. Menurut Gedung Putih, ada 20 poin penting dalam rencana perdamaian ini yang akan menjadi pedoman pelaksanaannya. Adapun 20 poin tersebut antara lain:

• Gaza akan menjadi zona bebas teror dan tidak akan ada ancaman kewilayahan bagi negara-negara tetangganya.
• Gaza akan mendapatkan pembangunan kembali untuk kepentingan rakyatnya, karena telah mengalami banyak penderitaan.
• Kedua belah pihak yang telah menyetujui rencana ini akan menjadi akhir dari peperangan yang berlangsung, dan setiap sandera akan dibebaskan serta tidak akan ada ancaman senjata apapun.
• Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, hidup dan mati akan dikembalikan.
• Pembebasan sandera, Israel akan membebaskan 250 tahanan ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, akan ada pembebasan jenazah 15 warga Gaza.
• Setelah semua sandera dikembalikan, Anggota Hamas yang telah setuju hidup damai dan melucuti senjatanya akan diberikan amnesti, serta mereka diberikan kebebasan untuk meninggalkan negara.
• Setelah perjanjian ini disetujui, akan ada bantuan yang dikirim ke Jalur Gaza. Bantuan ini mencakup bantuan kemanusiaan, pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, dan semua hal yang diperlukan.
• Penyaluran bantuan dan distribusi ke Jalur Gaza akan diberikan tanpa ada campur tangan kedua belah pihak melalui PBB dan badan-badan lainnya, seperti Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional yang tidak beraliansi.
• Gaza akan diperintah di bawah otoritas sementara sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis. Dengan tetap ada pengawasan Trump dan anggota dari kepala negara lainnya.
• Rencana Pembangunan ekonomi oleh Trump akan memberi dukungan bagi Gaza, yaitu membangun perkotaan, dengan pertimbangan kerangka kerja keamanan dan tata kelola yang efektif.
• Zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan akses preferensial yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta.
• Tidak akan ada yang dipaksa meninggalkan Gaza, dan membebaskan jika ada yang ingin pergi dan bebas kembali serta dukungan kesempatan untuk membangun Gaza.
• Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, dan semua infratruktur mereka akan dihancurkan. Gaza akan dibawah pengawasan mandiri, untuk berkomitmen membangun ekonomi sejahtera dan hidup damai.
• Jaminan akan diberikan oleh mitra wilayah agar memastikan Hamas dan faksi-faksinya mematuhi kesepakatan bahwa Gaza baru tidak akan menjadi ancaman bagi tetangganya atau rakyatnya.
• Akan ada kerja sama AS dan ISF untuk melatih dan memberikan dukungan pada pasukan polisi Palestina yang terbentuk di Gaza, dan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir.
• Israel tidak akan menguasai, menduduki, atau merampas wilayah Gaza, diikuti dengan penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang telah disepakati antara IDF, ISF, para pemimpin, dan AS.
• Jika Hamas menunda atau menolak usulan ini, semua rencana termasuk bantuan akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang dikerahkan dari IDF kepada ISF.
• Proses dialog antaragama akan dibangun berdasarkan nilai-nilai toleransi dan hidup damai, agar pola pikir warga Palestina dan Israel fokus untuk kebermanfaatan.
• Seiring adanya Pembangunan kembali Gaza dan program reformasi Palestina dilaksanakan dengan fokus penuh, Palestina akan diberikan penentuan nasib sendiri dan tata negaranya.
• Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyetujui gerakan politik agar menciptakan kondisi negara yang damai dan sejahtera.

Related Posts