
Penutupan Pemerintah AS: Akibat dan Dampak yang Mengancam
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan pada Rabu (1/10) setelah Partai Demokrat dan Partai Republik di Senat gagal mencapai kesepakatan tentang pendanaan jangka pendek. Penutupan ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara dua partai besar tersebut, sehingga menyebabkan operasional pemerintah federal harus berhenti sementara.
Penyebab utama penutupan ini adalah ketidaksepahaman antara kedua partai dalam menyetujui rancangan undang-undang pendanaan. Meskipun Partai Republik memiliki mayoritas di dua majelis Kongres, mereka tidak berhasil menyatukan suara untuk meloloskan RUU pendanaan hingga 21 November mendatang. Sementara itu, Partai Demokrat menolak pendanaan tersebut karena mempertanyakan kebijakan pemotongan Medicaid yang diberlakukan lewat RUU "One Big Beautiful" oleh mantan Presiden Donald Trump pada Juli lalu.
Upaya alternatif yang diajukan oleh Partai Demokrat juga tidak berhasil, sehingga menyebabkan kongres menghadapi situasi deadlock atau kemacetan politik. Hal ini membuat pemerintah AS harus ditutup sementara, dengan dampak yang dirasakan oleh banyak kalangan, terutama pegawai pemerintah.
Dampak bagi Pegawai Pemerintah
Penutupan pemerintah menyebabkan lembaga-lembaga federal melakukan furlough, yaitu memberhentikan sementara pegawai yang dianggap “tidak dikecualikan”. Pegawai yang dirumahkan tidak akan menerima gaji selama masa penutupan, meskipun sebagian dari mereka akan menerima gaji tertunggak saat pemerintah kembali beroperasi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi staf kontrak seperti petugas kebersihan, kecuali kontraktor mereka menyiapkan anggaran khusus.
Di sisi lain, pekerja esensial yang termasuk dalam kategori “dikecualikan”, seperti aparat keamanan atau tenaga medis darurat, tetap harus bekerja. Namun, mereka juga tidak akan menerima bayaran selama masa penutupan. Angka yang dilaporkan oleh Kantor Anggaran Kongres (CBO) menunjukkan bahwa sekitar 750.000 pegawai federal akan dirumahkan, dengan potensi kerugian upah sekitar USD 400 juta per hari.
Gedung Putih bahkan telah meminta lembaga pemerintah menyiapkan skenario pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran jika kondisi ini terus berlarut-larut. Profesor politik AS, Scott Lucas, menjelaskan bahwa furlough berarti cuti tanpa bayaran. Ia menambahkan bahwa bedanya dengan situasi pandemi, kali ini tidak ada bantuan federal yang bisa menutupi dampaknya.
Sejarah Penutupan Pemerintah AS
Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS mengalami penutupan. Pada akhir 2018, di tahun kedua pemerintahan Trump, penutupan sebagian pemerintah berlangsung selama 35 hari, yang merupakan yang terpanjang dalam sejarah modern AS. Dalam penutupan tersebut, sembilan departemen federal, termasuk pertanian, perdagangan, kehakiman, hingga transportasi, terdampak langsung.
Banyak pegawai pada masa itu terpaksa mencari pinjaman, mengandalkan bantuan keluarga, bahkan mendatangi bank makanan untuk bertahan hidup. Scott Lucas menegaskan bahwa tidak ada jaring pengaman nyata yang melindungi mereka, sehingga dampaknya benar-benar terasa pada manusia. Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak penutupan pemerintah terhadap kehidupan rakyat biasa.
Posting Komentar