Pemerintah Berupaya Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis Setelah KLB Keracunan Siswa
Setelah terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pada ribuan siswa akibat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah langsung mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang digelar pada Minggu, 28 September 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mempercepat perbaikan sistem MBG.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan para ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG. Meski belum dijelaskan secara detail jumlah ahli gizi yang akan ditugaskan, Budi menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat perbaikan tata kelola BGN.
“Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujar Budi usai Rakor. Ia juga menegaskan bahwa semua dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kebersihan, kualitas tenaga kerja, serta proses produksi makanan agar lebih baik. Targetnya, perbaikan tersebut selesai dalam waktu satu bulan.
Perbaikan Tata Kelola BGN
Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong perbaikan tata kelola BGN pasca-kejadian keracunan. Menurut Zulhas, keselamatan generasi penerus menjadi prioritas utama, bukan sekadar angka.
Dalam hasil Rakor, beberapa kebijakan dikeluarkan, antara lain penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Penutupan ini dilakukan agar dapat dievaluasi dan diinvestigasi. Selain itu, SPPG wajib melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait alur limbah. Semua SPPG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Tim Investigasi Kasus Keracunan
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa tim investigasi telah dibentuk untuk meneliti penyebab keracunan dalam program MBG. Tim ini terdiri dari gabungan internal dan eksternal agar prosesnya transparan dan objektif.
Nanik menjelaskan, ada dua tim investigasi yang dibentuk oleh BGN. Tim pertama berada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas). Tim ini bekerja sama dengan Polri, BIN, Dinas Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah setempat. Sementara itu, tim kedua bersifat independen dan terdiri dari para ahli kimia, farmasi, serta chef.
Hotline Pengaduan 24/7
Untuk memudahkan masyarakat melaporkan kendala atau memberikan informasi terkait MBG, BGN resmi membuka saluran pengaduan atau hotline. Saluran ini bisa diakses mulai Senin hingga Jumat, pukul 09.00-22.00 WIB.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa terdapat dua nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan program MBG berjalan dengan aman dan efektif, sehingga kesehatan serta kenyamanan siswa tetap terjaga.
Posting Komentar