Membangun Komunitas ASEAN yang Berbasis Rakyat
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menekankan pentingnya membangun komunitas ASEAN yang berpusat pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam arahan media menjelang penyelenggaraan ASEAN for the People’s Conference (AFPC) 2025, yang akan digelar di Hotel Sultan Jakarta pada 4–5 Oktober 2025.
Dino menilai bahwa terbentuknya komunitas rakyat ASEAN tidak akan berjalan otomatis, tetapi harus dirancang, dipromosikan, dan diberi dukungan. “Inisiatif ini tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Harus ada upaya terencana agar komunitas berbasis masyarakat benar-benar terwujud,” ujarnya di Jakarta, Selasa 30 September 2025.
Forum yang Menyatukan Berbagai Kelompok Masyarakat Sipil
AFPC 2025 akan menjadi ajang pertemuan ratusan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari negara-negara anggota ASEAN. Forum ini mengangkat tema “Memanfaatkan Sumber Daya Terbesar Asia Tenggara (Harnessing Southeast Asia’s Greatest Resource)” dengan fokus pada isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, kesehatan hingga toleransi beragama.
Beberapa tokoh regional dan nasional telah diundang untuk hadir dalam acara ini. Di antaranya adalah Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow, serta tokoh Indonesia seperti Anies Baswedan, Marty Natalegawa, Jimly Asshiddiqie, Yenny Wahid, dan Pandji Pragiwaksono. FPCI juga mengundang Menteri Luar Negeri RI Sugiono untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut.
Mekanisme Baru untuk Memperluas Partisipasi Publik
Dino mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan pembentukan mekanisme baru bernama “Pekan ASEAN” yang akan digelar setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas partisipasi publik dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, hingga kecerdasan buatan (AI).
“Jika ada pertemuan puncak ASEAN, kami bersama kelompok lain akan menyelenggarakan Pekan ASEAN agar masyarakat sipil bisa ikut aktif menyuarakan pandangan mereka,” jelas mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Mewujudkan Pernyataan Singkat yang Mewakili Suara Masyarakat
Dalam AFPC, FPCI menargetkan lahirnya pernyataan singkat yang mewakili suara masyarakat sipil di tingkat akar rumput. Setidaknya ada 20 isu relevan yang telah diidentifikasi sebagai prioritas masyarakat ASEAN.
Menurut Dino, sejumlah isu mungkin penting bagi pemerintah, tetapi mayoritas justru lebih mendesak bagi masyarakat. “Komunitas tidak bisa disebut tangguh tanpa akar rumput yang kuat. Perdamaian bukan hanya antar-pemerintah, tetapi juga harus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Membangun Basis Data Organisasi Masyarakat Sipil
Selain forum, FPCI berencana membangun basis data organisasi masyarakat sipil di kawasan. Tujuannya agar kelompok-kelompok tersebut dapat saling terhubung dan memperkuat jaringan advokasi secara independen.
“Basis data ini diharapkan menjadi wadah yang kaya dan komprehensif bagi OMS untuk bertemu dan bekerja sama,” tambah Dino.
Sejarah ASEAN dan Perkembangannya
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, dan pada KTT ke-47 di Kuala Lumpur, 26–28 Oktober mendatang, Timor Leste akan resmi diterima sebagai anggota ke-11.
Harapan untuk Agenda Masyarakat yang Lebih Terdengar
Dengan kehadiran AFPC, Dino berharap agenda masyarakat tidak lagi terpinggirkan dalam dinamika regional. “Kami ingin memastikan suara rakyat menjadi bagian dari agenda besar ASEAN,” tegasnya.
Posting Komentar