Langkah Besar Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan
Pemerintah Provinsi Lampung telah mengumumkan rencana besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menargetkan bahwa mulai tahun 2026, seluruh pembangunan jalan di provinsi ini akan beralih dari aspal ke beton. Tujuan utamanya adalah mencapai 90 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap dan berdaya tahan tinggi pada tahun 2028.
Rencana ini disampaikan oleh Gubernur saat meninjau kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung pada hari Kamis (2/10/2025). Ia menyatakan bahwa kondisi jalan menjadi salah satu isu yang paling sering dikeluhkan masyarakat sejak awal masa jabatannya. Menurut survei yang dilakukan, sektor infrastruktur, terutama jalan, menjadi sumber ketidakpuasan terbesar masyarakat terhadap pemerintah provinsi.
Namun, Gubernur menilai bahwa data kondisi jalan di Lampung tidak seburuk yang selama ini diberitakan. Berdasarkan data dari BMBK, sebanyak 78 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap, melampaui rata-rata nasional yang hanya 75 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa Lampung tidak seburuk citra yang terpampang di media.
Tiga Fokus Utama Perbaikan Jalan
Gubernur menjelaskan bahwa ada tiga fokus utama dalam mempercepat perbaikan jalan: strategi pembangunan yang tepat sasaran, peningkatan kualitas konstruksi, dan transparansi publik. Ia mengakui bahwa selama ini pembangunan jalan sering tidak efektif karena anggaran dialokasikan ke wilayah dengan lalu lintas rendah, seperti kawasan perkebunan terpencil.
“Sekarang kami ubah prioritas. Jalan yang diperbaiki adalah yang rusak dan berada di kawasan padat penduduk. Dengan strategi ini, anggaran Rp400 miliar bisa memberikan manfaat bagi 2–3 juta warga, bukan hanya 1,5 juta seperti sebelumnya,” ujar Gubernur.
Masalah kedua yang dihadapi adalah kualitas jalan. Gubernur menyebut bahwa jalan provinsi di Lampung selama ini dirancang hanya menahan beban hingga 20 ton, sementara kenyataannya dilalui kendaraan berat berkapasitas 50 ton yang mengangkut hasil pertanian. Kondisi ini membuat jalan cepat rusak.
“Kami tidak bisa melarang truk petani lewat karena itu akan berdampak pada ekonomi rakyat. Maka solusinya adalah meningkatkan kualitas. Mulai 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton. Ini bukan hanya untuk ketahanan, tapi juga untuk daya saing industri dan investasi di Lampung,” tegasnya.
Transparansi Publik dan Kinerja Dinas BMBK
Selain membenahi fisik, Pemprov Lampung juga memperkuat transparansi publik agar masyarakat memahami progres pembangunan secara terbuka. “Sekarang kami buka data dan progres pembangunan secara online. Semua masyarakat bisa ikut mengawasi. Ini cara kami membangun kepercayaan,” tutur Gubernur.
Di sisi lain, Gubernur mengapresiasi kinerja Dinas BMBK yang berhasil mempercepat penyelesaian proyek. “Kalau dulu proyek baru selesai Desember, sekarang banyak yang tuntas di September. Artinya kerja delapan bulan dipadatkan menjadi enam. Ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, menjelaskan bahwa dari 52 paket kegiatan perbaikan jalan, 40 di antaranya telah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara. Masih ada 12 paket lagi yang sedang dikejar agar selesai dalam dua bulan ke depan. Ia berharap cuaca mendukung.
Perbaikan Jembatan dan Dampak Ekonomi
Selain jalan, perbaikan jembatan juga dikebut. Dari 21 paket jembatan, enam sudah rampung dan 15 lainnya masih dalam pengerjaan. Kendala utama adalah wilayah rawan banjir seperti di Kelumbayan, tapi pihak dinas berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu.
Menurut Taufiqullah, pembangunan ini sudah mulai memberi dampak nyata. Salah satunya terlihat dari antusiasme warga terhadap rencana pelebaran jalan Lempasing–Mutun yang menjadi jalur utama menuju destinasi wisata populer. “Masyarakat menyambut dengan gembira, karena mereka tahu jalan bagus berarti ekonomi ikut bergerak,” ujarnya.
Langkah besar Pemprov Lampung ini diyakini akan memperbaiki konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, menurunkan biaya transportasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peralihan ke jalan beton diprediksi mampu memperpanjang umur infrastruktur hingga dua kali lipat, sekaligus menghemat anggaran pemeliharaan jangka panjang.
“Semua ini kami lakukan demi pelayanan publik yang lebih baik dan demi memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” tutup Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Posting Komentar