Berita Terpopuler Sabtu (4/10): Nasib Honorer PPPK, Pengangkatan Pendamping PKH, dan Peristiwa Bendera Merah Putih yang Robek
Ratusan Honorer Masuk Usulan Susulan Jadi PPPK Paruh Waktu, Tapi Belum Jelas Nasibnya
Sebanyak 526 honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, sedang menunggu kepastian status pengangkatannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKPSDM Kota Serang, Hafiz Rahman, menyampaikan bahwa semua keputusan terkait status tersebut bergantung pada kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ia menjelaskan bahwa usulan untuk menjadi PPPK paruh waktu harus mendapat persetujuan dari pihak tersebut.
Keputusan akhir akan ditentukan oleh KemenPANRB.
Pendamping PKH, TKSK, dan PRS Menerima SK PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak
Di Kabupaten Lampung Selatan, sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK teknis Kementerian Sosial. Selain pendamping PKH, ada juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Rehabilitasi Sosial (PRS) yang juga mendapatkan SK tersebut. Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Puji Sukamto, menyebutkan bahwa total peserta pelantikan PPPK mencapai 222 orang.
Pengangkatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pelayanan sosial di daerah.
Laporan ke Istana Soal IKN, Pak Basuki Diladeni 2 Wakil Menteri
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan ke Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik. Ia bertemu dengan dua wakil menteri sekretariat negara, yaitu Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto. Setelah pertemuan tersebut, Basuki menjelaskan bahwa ia memberikan laporan mengenai status dan perkembangan pembangunan IKN, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Bendera Merah Putih Robek di Monas, Ini Penjelasan TNI
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, mengonfirmasi bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monumen Nasional (Monas) sempat mengalami robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10). Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan. Ia menjelaskan bahwa angin dengan kecepatan di atas 20 knot cukup kencang dan bahan kain yang digunakan tidak cukup bagus.
Penyebab utama kerusakan bendera adalah kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Caketum AAI Tjandra Sridjaja Siapkan Program Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat
Sebanyak 87 Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) mendukung Tjandra Sridjaja Pradjonggo untuk maju sebagai calon ketua umum AAI periode 2025-2030. Acara deklarasi di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10), dihadiri ratusan anggota AAI dari berbagai daerah, yang ingin organisasi advokat tersebut dapat kembali menjadi satu wadah dan rumah bagi para advokat. Tjandra menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi ketua umum AAI demi mewujudkan rekonsiliasi dan kebersamaan agar AAI kembali dalam satu wadah, di mana saat ini AAI masih terpecah tiga kubu.
Program bantuan hukum gratis akan menjadi salah satu fokus utama jika Tjandra terpilih.
Posting Komentar