Penutupan Pemerintah AS yang Terjadi Kembali
Pemerintah Amerika Serikat mengalami penutupan sebagian setelah upaya terakhir para anggota legislatif untuk menyetujui rancangan undang-undang anggaran belanja gagal. Pendanaan yang diperlukan agar pemerintah federal tetap berjalan berakhir pada pukul 00:01 pada Rabu, setelah Partai Demokrat dan Partai Republik di Senat AS menolak proposal sementara yang diajukan.
Sejak tahun 1980, pemerintah AS telah mengalami penutupan sebagian lebih dari 12 kali. Presiden Donald Trump mengancam akan memanfaatkan situasi ini untuk membatasi layanan di sektor publik. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Putih, Trump menyampaikan bahwa ia bisa menggunakan penutupan pemerintah sebagai alat untuk mengambil tindakan yang merugikan Partai Demokrat. "Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diubah selama penutupan pemerintah, yang buruk bagi mereka dan tidak bisa diubah oleh mereka, seperti menyingkirkan banyak orang, memotong hal-hal yang mereka sukai, memotong program-program yang mereka sukai," ujarnya.
Partai Republik saat ini mengendalikan kedua kamar Kongres, tetapi di Senat mereka kurang 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran. Oleh karena itu, Partai Demokrat memiliki pengaruh signifikan dalam kasus ini. Partai Demokrat menolak mendukung RUU yang diajukan Partai Republik dengan alasan RUU tersebut akan membuat masyarakat sulit membayar layanan kesehatan. Mereka menjadikan kebuntuan ini sebagai kesempatan untuk mendorong kebijakan layanan kesehatan yang mereka usung.
Partai Demokrat meminta perpanjangan keringanan pajak yang akan membuat asuransi kesehatan lebih murah bagi jutaan warga Amerika. Asuransi kesehatan murah ini akan segera berakhir. Selain itu, Partai Demokrat juga menentang pemotongan anggaran untuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH). RUU sementara sebelumnya telah disahkan di DPR, atau majelis rendah, tetapi belum melewati Senat.
Dampak dari Penutupan Pemerintah AS
Penutupan tersebut, yang merupakan penghentian pendanaan pertama sejak 2018, berarti beberapa layanan pemerintah yang dianggap tidak penting akan terhenti. Termasuk di dalamnya adalah penerbitan data ekonomi utama dan persetujuan pinjaman untuk usaha kecil. Pekerja penting, seperti petugas penegak hukum, personel militer, dan pengontrol lalu lintas udara, akan tetap bekerja, tetapi tidak akan dibayar selama penutupan.
Jaminan sosial dan bantuan pangan akan terus dibayarkan. Sementara ratusan ribu pegawai federal ditempatkan pada cuti sementara dan menerima gaji tertunda setelah kembali bekerja selama penutupan sebelumnya. Trump mengancam akan menggunakan kekurangan dana saat ini untuk memecat “banyak orang”.
Richard Painter, kepala pengacara etika Gedung Putih di bawah mantan Presiden George W Bush, menyebut ancaman tersebut sebagai ciri khas taktik kekerasan Presiden Trump. "Dia mengancam akan memecat pegawai federal jika terjadi penutupan," ujar Painter. "Beberapa hal mungkin bisa dilakukan, tetapi sebagian besarnya tidak diizinkan oleh Kongres, termasuk pemecatan pegawai federal yang memiliki perlindungan pekerjaan pegawai negeri sipil," katanya.
Sejarah Penutupan Pemerintah AS
Sejak 1981, Kongres telah menutup pemerintah 15 kali, sebagian besar berlangsung selama satu atau dua hari. Penutupan terakhir, selama masa jabatan pertama Trump, juga merupakan yang terlama. Kali ini, perawatan kesehatan menjadi titik krusial. Partai Demokrat mengatakan setiap RUU anggaran juga harus memberikan subsidi permanen untuk Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang akan berakhir pada akhir tahun.
Tanpa tanda-tanda kompromi di Capitol Hill, tidak jelas berapa lama penutupan pemerintah akan berlangsung. Tanpa solusi, biaya perawatan kesehatan bagi 24 juta warga Amerika akan meningkat tajam, dengan dampak yang tidak proporsional. Di negara bagian yang dikuasai Partai Republik seperti Florida dan Texas, pemerintah menolak mengesahkan aspek lain dari undang-undang yang memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Partai Demokrat juga berusaha memastikan bahwa Trump tidak akan dapat membatalkan perubahan tersebut jika disahkan menjadi undang-undang.
Partai Republik mengatakan mereka terbuka terhadap perbaikan tetapi menuduh Partai Demokrat menyandera anggaran untuk memenuhi tuntutan basis pemilih mereka menjelang pemilihan paruh waktu 2026, ketika kendali Kongres akan dipertaruhkan.
Posting Komentar