Peninjauan Keterlibatan FAM dalam Kasus Naturalisasi Pemain
Komite Disiplin FIFA sedang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap proses dokumentasi yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Temuan awal menunjukkan adanya bukti "penipuan sistematis" dalam pemberian asal-usul 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Dokumen-dokumen yang ditemukan, termasuk akta kelahiran dan dokumen lainnya, menunjukkan tanda-tanda manipulasi, bahkan ada indikasi campur tangan dari pihak luar administrasi.
Jika terbukti adanya keterlibatan atau penyembunyian disengaja, hukuman yang diberikan bisa sangat berat. Salah satu ancaman utama adalah larangan total FAM untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional selama jangka waktu tertentu. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat FIFA, yang mengingatkan bahwa FIFA tidak akan ragu memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran serius.
Sebelumnya, tujuh pemain naturalisasi Malaysia, yaitu Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, dan Joao Figueiredo, telah dihukum karena melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Mereka dinyatakan bersalah atas memberikan "informasi palsu tujuan melegalkan kewarganegaraan mereka". Hukuman ini tidak hanya berdampak pada pemain tetapi juga membahayakan kemampuan Malaysia untuk berpartisipasi dalam Piala Asia 2027.
Berdasarkan peraturan FIFA, jika banding ditolak pada 30 Oktober 2025, semua hasil Timnas Malaysia di babak kualifikasi akan dibatalkan. Termasuk kemenangan 4-0 atas Vietnam dan kemenangan 2-1 atas Nepal. AFC, sebagai konfederasi sepak bola Asia, juga menyatakan dukungan penuh terhadap kesimpulan FIFA. Mereka akan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas turnamen kontinental.
AFC juga membantah isu bahwa Timnas Vietnam menjadi pihak yang mengajukan pengaduan. Ini memperkuat pandangan bahwa masalah berasal dari dalam diri Malaysia sendiri, bukan dari pihak eksternal. Di tengah tekanan opini publik, FAM memberhentikan sementara Sekretaris Jenderal Noor Azman Rahman dan membentuk komite investigasi independen. Komite ini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Tun Md Raus Sharif. Namun, para pengamat internasional meragukan niat komite ini, menganggapnya sebagai upaya politik untuk mengurangi hukuman.
Menurut laporan The Guardian, seorang pakar hukum olahraga di Zurich menyatakan bahwa keputusan FIFA sulit diubah. Bahkan hukuman bisa lebih berat dari yang saat ini. Menurutnya, pembentukan komite setelah kejadian tidak mengubah sifat pelanggaran. FIFA akan menganggap ini sebagai tindakan penipuan terorganisir.
Di dalam negeri, situasi semakin memburuk ketika Presiden FAM, Joehari Ayub, mengundurkan diri pada Agustus 2025. Ia menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Pangeran Johor, Tunku Ismail, yang gencar mempromosikan kebijakan perekrutan pemain keturunan. Meski Tunku Ismail tetap bersikukuh bahwa semua proses hukum Malaysia sah, pejabat FIFA menegaskan bahwa hukum nasional tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran aturan internasional.
Sumber di Kuala Lumpur mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga menghadapi tekanan, karena sponsor mengancam meninjau kontrak mereka. Jika FIFA mengonfirmasi adanya kecurangan disengaja, konsekuensinya tidak hanya denda finansial, tetapi juga kerusakan reputasi selama bertahun-tahun.
Salah satu kemungkinan yang sedang dipertimbangkan FIFA adalah penangguhan sementara FAM dari pertemuan dan acara internasional. Hal ini mirip dengan kasus Timnas Indonesia tahun 2015 atau Pakistan pada 2021, ketika pemerintah atau federasi dituduh melanggar prinsip independensi dan transparansi. Dalam skenario terburuk, Malaysia bisa kehilangan haknya untuk menjadi tuan rumah atau berpartisipasi dalam Kualifikasi Piala Asia 2027.
Para ahli menilai bahwa penanganan FIFA atas kasus ini tidak hanya ditujukan ke Timnas Malaysia, tetapi juga sebagai pencegah bagi seluruh kawasan. Ini akan menjadi ujian nyata bagi transparansi sepak bola Asia Tenggara. Jika FIFA bersikap lunak, mereka menciptakan preseden berbahaya bagi federasi lain yang cenderung "membuka pintu naturalisasi" untuk bersaing meraih prestasi.
Pada 30 Oktober 2025, semua mata tertuju pada kantor pusat FIFA di Zurich. Meskipun FAM masih berharap hukumannya dikurangi, sebagian besar pakar mengatakan peluang keberhasilannya hampir nol. FIFA dan AFC, dalam konteks opini publik internasional yang menuntut disiplin ketat, kemungkinan besar tidak akan bersikap lunak terhadap Malaysia, melihat hal ini sebagai contoh tipikal dalam melindungi kejujuran dan integritas sepak bola global.
Posting Komentar