Suwarno lansia difabel Yogyakarta masuk desil 10, bansos diputus, hidup dari uang pensiun Rp900 ribu

BROKERJA.COMKisah Suwarno, warga Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, menjadi gambaran persoalan akurasi data kesejahteraan masyarakat. Di usia 70 tahun, mantan pustakawan UII tersebut harus menjalani hari-hari dengan keterbatasan fisik sekaligus kondisi ekonomi yang serba terbatas.

Ironisnya, bantuan sosial pemerintah yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan hidupnya justru dihentikan sejak April 2025.

Penghentian itu terjadi setelah data pendataan sosial pemerintah menempatkan Suwarno dalam Desil 10, kategori kelompok masyarakat yang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Padahal, kondisi kehidupan Suwarno jauh dari gambaran masyarakat mampu.

Hidup Sebatang Kara dengan Pensiun Rp900 Ribu

Suwarno diketahui telah pensiun dari pekerjaannya sebagai pustakawan UII sejak 2011. Sejak istrinya meninggal dunia pada 2010, ia menjalani kehidupan seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Suwarno kini hanya mengandalkan uang pensiun sekitar Rp900 ribu setiap bulan.

Sebelumnya, ia masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Namun, bantuan tersebut tiba-tiba berhenti pada April 2025.

"Tahun 2025 dari Januari sampai Maret saya masih dapat PKH dan bantuan sembako. Tapi begitu masuk April, Mei, Juni, sudah tidak ada ceritanya. Tiba-tiba di-cut begitu saja tanpa ada penjelasan apapun," ungkapnya dalam forum pertemuan yang diinisiasi DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (27/8/2026) sore.

Suwarno mengaku tidak mengetahui alasan pasti bantuan yang selama ini diterimanya mendadak dihentikan. Ia kemudian berusaha mencari penjelasan dengan mendatangi kantor kelurahan hingga kemantren. Dalam proses tersebut, ia justru mendapat informasi bahwa namanya kini tercatat dalam Desil 10.

Kaget Namanya Masuk Desil 10

Status tersebut membuat Suwarno mempertanyakan bagaimana sistem pendataan dapat menempatkannya sebagai warga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Terlebih, menurut dia, kondisi ekonomi dan tempat tinggalnya dapat dilihat secara langsung.

"Saya tanya, data dari mana kok bisa ketemu desil 10? Waktu Januari sampai Maret 2025 desil saya berapa kok bisa dapat bantuan? Petugasnya cuma bilang tidak punya wewenang menjawab. Wah, ya benar, kamu cuma disetir sama sistem, saya bilang begitu," kenangnya, dengan nada kecewa.

Ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan semakin dirasakan Suwarno ketika dirinya diminta mengisi kembali formulir pendataan kondisi fisik rumah tangga. Ia menyebut seluruh informasi yang diberikan dalam formulir tersebut diisi berdasarkan kondisi sebenarnya.

Rumah yang ditempatinya disebut sangat sederhana. Penggunaan listrik pun hanya sekitar 900 watt dengan tagihan bulanan yang tidak lebih dari Rp28 ribu karena penggunaan listrik sangat dihemat.

"Saya dikirimi blangko, saya isi sesuai fakta. Kloset ya kloset jongkok. Elektronik seperti kulkas itu barang rusak yang sekarang cuma dipakai tempat piring. TV juga pemberian anak. Rumah tidak ada barang mewah. Lah, wong penghasilan cuma Rp900 ribu per bulan, untuk makan sehari-hari saja pas-pasan," tambahnya.

Status Difabel dan Lansia Ikut Dipersoalkan

Bagi Suwarno, persoalan yang dihadapinya bukan hanya mengenai kondisi ekonomi. Ia juga mempertanyakan bagaimana kondisi sebagai penyandang disabilitas dan lansia diperhitungkan dalam sistem pendataan kesejahteraan.

Menurutnya, petugas bahkan sempat datang ke rumah sebanyak dua kali untuk melakukan pendataan terkait kondisi disabilitas. Namun, kunjungan tersebut tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai haknya atas bantuan sosial.

"Kalau melihat pertanyaan dan kenyataannya, tidak pernah ada survei langsung. Tiba-tiba saja di-cut. Saya ini jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Monggo silakan mau dinilai berapa, tapi tolong pendataan itu sesuai fakta di lapangan," terangnya.

Suwarno berharap proses pendataan penerima bantuan dilakukan dengan melihat kondisi nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan data yang muncul dalam sistem.

DPRD Terima Puluhan Aduan Warga

Persoalan yang dialami Suwarno ternyata bukan satu-satunya kasus. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan dirinya menerima lebih dari 40 aduan warga yang mempersoalkan perubahan status Desil dalam pendataan kesejahteraan.

Menurut Solihul, sejumlah warga mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan secara drastis meski kondisi kehidupan mereka tidak menunjukkan perubahan signifikan.

"Ya sudah kumpul saja, saya sowan untuk mendengarkan secara langsung. Ternyata faktanya banyak pendataan ini yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak melihat latar belakang dari barang-barang yang kemudian dicatat sebagai barang yang dikategorikan atas nama yang bersangkutan," ucapnya.

Solihul menemukan sejumlah persoalan dalam proses pendataan yang dilakukan terhadap warga. Salah satunya berkaitan dengan barang elektronik dan perabot rumah tangga yang dimiliki masyarakat. Barang-barang tersebut disebut masuk dalam penilaian tingkat kesejahteraan, seolah-olah dibeli sendiri oleh warga.

Padahal, berdasarkan keterangan warga, sejumlah barang tersebut merupakan pemberian, hadiah doorprize, atau barang bekas pemberian kerabat maupun majikan.

"Jadi bukan karena pembeliannya secara pribadi, begitu. Nah, termasuk juga melihat kondisi rumah. Rumahnya pakai keramik, kemudian dianggap sudah layak. Padahal, rumahnya dihuni lima keluarga, ngindung barang-barang. Tapi, hal-hal seperti itu sama sekali tidak diperhatikan," keluhnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perubahan status Desil dapat berdampak langsung terhadap akses warga terhadap sejumlah program bantuan sosial. Kasus Suwarno dan puluhan aduan yang diterima DPRD Kota Yogyakarta pun kembali menyoroti pentingnya memastikan data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan, terutama bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan yang bergantung pada bantuan pemerintah.

(TribunTrends)