Rencana Pembangunan Tanggul Laut Raksasa
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah dan badan usaha. Skema kerja sama ini dinilai paling tepat, meskipun besaran porsi pembiayaannya masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.
"Tentunya kombinasi antara pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," ujar AHY saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8). Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara dua pihak tersebut akan menjadi kunci keberhasilan proyek besar ini.
Selain itu, AHY juga mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi anggota Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Tugasnya sebagai dewan pengarah adalah memberikan masukan serta bekerja sama dengan badan otorita baru dalam menjalankan langkah-langkah konkret untuk membangun giant sea wall dan melindungi pesisir Jawa secara keseluruhan.
"Sebagai dewan pengarah, saya akan memberikan masukan dan bersinergi dengan Badan Otorita dalam menjalankan proyek-proyek strategis," tambahnya.
Dukungan Terhadap Agenda Prioritas Pemerintah
AHY juga menekankan bahwa Kemenko Infrastruktur akan terus mendukung berbagai agenda prioritas pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, perbaikan jalan daerah guna mempercepat distribusi logistik, serta kajian lebih lanjut mengenai rencana pembangunan kereta cepat.
"Masalah-masalah lain akan kami update lebih lanjut, termasuk terkait konektivitas. Saya rasa masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan," katanya.
Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pantura
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Pengangkatan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8) pagi, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Selain Didit, Presiden Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan pengelolaan wilayah pesisir utara Jawa, khususnya dalam menghadapi ancaman abrasi dan kenaikan permukaan air laut.
Peran Badan Otorita Pantura
Badan Otorita Pantura memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan kawasan pesisir utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya badan otorita ini, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat.
Proyek giant sea wall yang sedang digagas tidak hanya bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar serta memastikan stabilitas ekonomi daerah. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, proyek ini diharapkan dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Posting Komentar