Peran Presiden dalam Penyelesaian Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kembali menjadi perbincangan publik. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas seluruh masalah keuangan yang muncul dari proyek tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Ia mengatakan bahwa tidak ada masalah serius dengan proyek tersebut dan memastikan bahwa semua tanggung jawab akan ditangani secara tuntas.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa dianggap remeh, sehingga kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut telah dipertimbangkan secara matang.
Prabowo menyampaikan bahwa PT KAI (Persero) dan masyarakat luas tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan proyek tersebut. Menurutnya, setiap sarana transportasi umum merupakan tanggung jawab bersama dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab presiden.
“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata mantan Danjen Kopassus tersebut.
Proses Penyelesaian Utang yang Sedang Berlangsung
Dalam perkembangan terbaru, Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. AHY menyebut bahwa pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang tersebut.
Beberapa kementerian yang terlibat dalam proses ini antara lain Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. AHY mengatakan bahwa kesepakatan ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
“Sebentar ya. Ini saya mau ke istana dulu, sudah ditunggu Bapak Presiden,” ujar AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Tanggung Jawab Bersama dalam Pembangunan Infrastruktur
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek infrastruktur besar yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi antar kota. Namun, hingga saat ini, proyek ini masih menghadapi tantangan terkait utang yang terbentuk selama proses pembangunan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa proyek ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa manfaat dari proyek ini harus dinilai secara objektif, terutama dalam hal dampak positif terhadap perekonomian dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah keuangan. Ia menilai bahwa proyek seperti ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Langkah-Langkah yang Akan Diambil
Untuk memastikan keberlanjutan proyek ini, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengelolaan keuangan secara lebih transparan. Selain itu, rencana restrukturisasi utang yang telah disepakati oleh berbagai pihak akan segera diimplementasikan.
Pemerintah juga akan terus berkomunikasi dengan mitra kerja, baik itu pihak swasta maupun lembaga internasional, untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian utang. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelesaian utang tersebut.
Dengan adanya komitmen dari Presiden Prabowo, diharapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat segera mencapai titik penyelesaian yang memadai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Posting Komentar