Pemkab Banyumas Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Sadewo Tri Lastiono menegaskan pentingnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar yang benar. Hal ini dilakukan setelah muncul dugaan kasus keracunan massal yang menimpa siswa penerima manfaat di wilayah tersebut.
“Program ini sangat baik dan perlu didukung bersama. Saya ingin agar pelaksanaannya di Banyumas sesuai dengan standar agar kasus seperti kemarin tidak terulang kembali,” ujarnya saat berada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Setelah adanya dugaan keracunan makanan, Pemerintah Kabupaten Banyumas segera memperketat pengawasan program MBG dengan membentuk tim khusus lintas sektor. Tim ini terdiri dari camat, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam), puskesmas, serta dinas terkait.
“Camat saya tunjuk sebagai penanggung jawab di wilayah masing-masing. Mereka wajib berkoordinasi dengan Kapolsek, Koramil, dan puskesmas untuk memastikan standar mutu makanan di dapur MBG terpenuhi,” jelasnya.
Dari 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas, hanya 11 yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi, meskipun semuanya sudah beroperasi. Hal ini menjadi catatan penting yang akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk evaluasi.
Ia menambahkan bahwa waktu memasak harus diperhatikan, dengan jam memasak paling cepat pukul 03.00 pagi agar distribusi makanan tidak melebihi empat jam guna menghindari makanan cepat basi.
Meski setiap dapur MBG sudah memiliki penanggung jawab dan tenaga ahli gizi yang telah terlatih, puskesmas di setiap kecamatan juga akan terlibat dalam pengawasan harian.
Untuk memperkuat pengawasan, setiap dapur MBG diwajibkan membuat laporan dan melakukan publikasi rutin di media sosial, mulai dari proses memasak hingga pendistribusian. Selain itu, Pemkab Banyumas juga menyediakan kanal aduan berbasis WhatsApp agar masyarakat dapat melaporkan langsung apabila menemukan kejanggalan.
“Di era media sosial saat ini, saya minta koordinator SPPG membuat akun resmi agar semua laporan, baik maupun buruk, dapat dipublikasikan agar masyarakat ikut mengawasi. Aduan lewat WhatsApp juga sudah disiapkan agar cepat ditindaklanjuti,” jelas Bupati.
Menurutnya, program MBG adalah kebijakan pemerintah pusat yang sangat bermanfaat dan harus didukung penuh. Pemkab Banyumas berkomitmen melakukan pembenahan agar pelaksanaan di lapangan semakin baik.
“Tujuan utama adalah meningkatkan asupan gizi anak-anak kita menuju Indonesia Emas 2045. Saya mengajak masyarakat untuk ikut mendukung dan segera melaporkan apabila ada masalah, demi kebaikan bersama,” tambahnya.
Penyelarasan Antara Dapur MBG dan Sekolah
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Joko Wiyono, meminta pengelola dapur MBG untuk berkoordinasi dengan dinas teknis dan sekolah agar tidak terjadi perebutan pangsa pasar antar-dapur penyedia MBG atau kesalahpahaman di lapangan.
“Agar tidak terjadi hal tersebut, perlu pemetaan dapur mana yang sudah menerima, mana yang belum, serta mana yang sudah beroperasi,” ujarnya.
Dindik Banyumas juga telah mengingatkan seluruh sekolah agar tidak menandatangani kerja sama atau nota kesepahaman dengan penyedia tanpa sepengetahuan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Dindik atau kepala sekolah, untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan tertib dan sesuai aturan.
“Program MBG adalah program bagus, jadi harus ditata dan dikoneksikan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru. Kami siap memfasilitasi diskusi dengan semua pemangku kepentingan agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga anak-anak mendapat makanan bergizi secara merata,” pungkas Joko.
Posting Komentar