Pemerintah AS Menghadapi Tantangan dalam Penyaluran Bantuan Pangan
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan pangan kepada warga yang membutuhkan. Hal ini terjadi di tengah penutupan pemerintah federal yang berlangsung selama lebih dari sebulan dan diperkirakan akan mencapai rekor terpanjang. Dalam situasi ini, Departemen Pertanian AS (USDA) menyatakan bahwa penerima Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP), atau yang dikenal sebagai kupon makanan, hanya akan menerima separuh dari jatah bulanan mereka.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menggunakan dana darurat untuk menjaga kelangsungan program. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan warga yang bergantung pada bantuan tersebut. Hakim federal memberikan tenggat waktu hingga Senin (3/11/2025) bagi pemerintahan Trump untuk mempresentasikan rencana pendanaan program SNAP, yang biayanya mencapai sekitar 8 miliar dolar AS per bulan.
Keterlambatan Pendanaan dan Dampaknya
Penutupan pemerintah telah menyebabkan keterlambatan pendanaan program tersebut. Meskipun pengelolaan dilakukan oleh masing-masing negara bagian, dana program ini sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat yang kini tidak beroperasi. USDA menyatakan bahwa negara bagian akan mendapatkan kejelasan tentang cara penyaluran dana yang dipangkas tersebut pada akhir Senin.
Sebelumnya, dua hakim federal di Massachusetts dan Rhode Island memutuskan bahwa USDA wajib menggunakan dana darurat sebesar 5,25 miliar dolar AS untuk menyalurkan sebagian manfaat SNAP kepada warga berpenghasilan rendah. Presiden Trump menyatakan bahwa ia telah meminta pengacara pemerintah untuk berkonsultasi dengan pengadilan mengenai mekanisme hukum agar dana tersebut dapat digunakan. Meski demikian, ia mengakui bahwa proses ini memerlukan waktu.
Proses Hukum dan Persiapan Alternatif
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah sedang menunggu panduan hukum untuk dapat mengalihkan dana guna mendanai pembayaran SNAP. "Ada proses yang harus diikuti. Jadi, kita harus memastikan bagaimana prosedurnya," ujarnya.
USDA sebelumnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyalurkan bantuan pangan mulai 1 November karena kekosongan anggaran, dengan menyebut “sumbernya telah kering”. Akibat keputusan itu, setengah dari negara bagian di AS dan Distrik Columbia menggugat pemerintah federal, menilai bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk terus menjalankan program bantuan pangan di wilayah masing-masing.
Selain itu, sejumlah kota dan lembaga nirlaba juga mengajukan gugatan, sementara beberapa negara bagian berencana menggunakan dana sendiri untuk mempertahankan pembayaran SNAP.
Peran Program SNAP dalam Kehidupan Warga
Program SNAP memberikan bantuan kepada warga berpenghasilan rendah untuk membeli bahan makanan pokok melalui kartu debit isi ulang. Diketahui, satu keluarga beranggotakan empat orang rata-rata menerima 715 dolar AS (sekitar Rp 12 juta) per bulan, atau setara dengan kurang dari 6 dolar AS (sekitar Rp 100.000) per hari per orang.
Dengan situasi saat ini, banyak warga yang khawatir akan dampak jangka panjang dari pengurangan bantuan pangan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menemukan solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terkena dampak.
Posting Komentar